PDIP Minta PSI Tak Salahkan Partai Lama Soal Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak mengambil keuntungan politik, dengan menyalahkan partai politik lama terkait kasus korupsi.

"Saya kira sebaiknya teman-teman PSI tidak perlu mengambil keuntungan politik dari kasus-kasus korupsi yang terjadi, hanya dengan menyalahkan parpol-parpol lama, demi membangun citra sebagai parpol baru," ucap Wasekjen PDIP Ahmad Basarah kepada Liputan6.com, Jumat (26/10/2018).

Wakil Ketua MPR RI ini meminta agar sama-sama mencari solusi terbaik, sehingga semua pihak bisa terselamatkan dari bahaya laten korupsi ini.

"Kita perbaiki sistem berbangsa kita dengan perbuatan nyata, dan secara gotong royong antar komponen bangsa. Bukan malah ingin menang dan hebat sendiri," jelas Basarah.

Dia menegaskan, korupsi itu dipengaruhi oleh faktor kesempatan. Bahkan dirinya teringat parpol-parpol dulu yang dicap sebagai partai baru, berkata seperti apa yang disampaikan PSI.

"Korupsi soal juga dipengaruhi faktor kesempatan. Dulu juga parpol-parpol baru yang belum punya kader di lembaga publik, statemennya sama seperti yang diucapkan teman-teman PSI saat ini. Tetapi ketika mereka punya kekuasaan, ternyata akhirnya kader parpol baru tersebut juga ada yang terjerat kasus korupsi," ungkap Basarah.

Sehingga, masih kata dia, masalahnya bukan terletak pada parpol lama semata. Tetapi juga sistem politik.

"Jadi masalahnya bukan terletak pada parpol lama semata, tetapi juga sistem politik yang kita anut dan jalankan, yang memang banyak mendorong kader-kader parpol untuk terjebak dalam tindak pidana korupsi," jelas Basarah.

Dia mencontohkan, usulan PDIP agar sistem proporsional tertutup, ini agar tidak terjadi pertarungan bebas antar caleg. Selain itu, mengurangi biaya kampanye yang besar.

"Karena dengan biaya kampanye yang besar, akan mendorong mereka yang terpilih untuk mencari dana yang tidak halal, untuk mengembalikan modal kampanye mereka. Hal tersebut juga terjadi pada sistem pemilihan kepala daerah, sehingga banyak kepala daerah yang terjebak kasus korupsi," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai banyaknya pejabat negara yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukti kegagalan partai lama. Proses rekrutmen internal partai disebut masih bermasalah.

Tsamara menyoroti partai lama memiliki kebiasaan melakukan rekrutmen di ruang yang tak terjamah publik. Politisi muda ini menuding ada mahar politik di dalamnya.

"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan. Partai harus berani membuka sistem rekrutmen caleg secara transparan untuk menghindari kecurigaan," katanya.

Mahar politik tersebut yang membuat politikus menghalalkan segala cara untuk balik modal. Sementara, partai lama itu bukannya introspeksi diri malah menyerang penegak hukum sebagai kriminalisasi.