Menaker Protes Kebijakan Eksekusi Mati bagi Tuty Tursilawati

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, memprotes eksekusi hukuman mati yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, Tuty Tursilawati, pada Senin (29/10/2018). Tuty Tursilawati dijatuhi eksekusi hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi setelah didakwa melakukan pelanggaran paling berat, hadd ghillah--tidak bisa dimaafkan oleh siapapun.

Meski keputusan ini merupakan kewenangan otoritas hukum di Arab Saudi, tetapi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tetap menyayangkan tidak adanya notifikasi kepada pemerintah Indonesia.

"Kita protes keras eksekusi hukuman mati tanpa ada notifikasi kepada pemerintah Indonesia," ujarnya, saat memberikan arahan acara “Konsolidasi Penguatan Peran dan Fungsi Penanggung Jawab Desa dan Koordinator Dinas Program Desmigratif” 2018, di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Sebelum memberikan arahan, Hanif mengajak seluruh peserta konsolidasi untuk turut mendoakan Tuty.

"Mari berdoa sejenak dan izinkan saya memimpin membaca surat Alfatihah untuk yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk saudara kita Mba Tuty yang tanggal 29 Oktober kemarin dieksekusi mati. Kita semua merasa kehilangan, " ucapnya.

Hanif mengatakan, doa tersebut ditujukan agar Tuty diberikan ketenangan dan kedamaian di sisi Allah serta keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran.

Menurut Hanif, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah pembelaan untuk membebaskan Tuty dari hukuman mati, baik pendampingan hukum, langkah diplomatik, maupun langkah non-diplomatik.

"Kita sudah melakukan berbagai upaya menyelamatkan Tuti dan pekerja migran lainnya yang terancam hukuman mati. Kita berharap peristiwa seperti ini tak terulang di masa mendatang," kata dia.

Konsolidasi petugas diikuti oleh 250 orang meliputi penanggung jawab tim pelaksana Desmigratif di Desa dari 130, Kordinator Desmigratif dari 65 Disnaker kabupaten/kota dan Kabid Penempatan dari 10 Disnaker Provinsi.

Turut hadir dalam acara konsolidasi Dirjen Binapenta Kemnaker PKK Maruli A. Hasoloan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati dan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan program prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting.

(*)