Mahyudin: Negara Ini Rusak Karena Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR Mahyudin menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada "emak-emak" yang tergabung dalam Himpunan Wanita Karya (HWK) di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Minggu (2/12/2018).

Dalam Sosialisasi ini Mahyudin meminta peserta untuk melihat bibit, bebet, dan bobot ketika memilih calon wakil rakyat pada Pemilu serentak tahun 2019.

"Menjelang Pemilu tahun 2019, saya mengingatkan sebelum memilih lihat calon yang mempunyai visi misi yang bagus. Lihat dulu bibit, bebet, dan bobot calon wakil rakyat," katanya di depan sekitar 200 "emak-emak" HWK. 

Mahyudin menyinggung soal memilih kepala daerah dan wakil rakyat berkaitan dengan salah satu tantangan internal yang dihadapi Indonesia.

Tantangan internal itu adalah kurangnya keteladanan sikap dan perilaku sebagian tokoh bangsa.  Kurangnya keteladanan itu tercermin dalam perilaku korupsi. Banyak pemimpin bangsa kita yang ditangkap karena korupsi.

Mahyudin menyebutkan Ketua DPR, Ketua DPD, banyak kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD,  yang terkena kasus korupsi.

"Negara ini rusak karena korupsi," ujarnya.

Karena itu Mahyudin meminta peserta untuk memilih wakil rakyat yang tidak melakukan politik uang atau money politics. Sebab, politik uang itulah penyebab terjadinya korupsi. Mahyudin menyebutkan ketika calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan calon wakil rakyat melakukan money politics maka ada dua akibatnya.

Pertama, calon yang melakukan money politics ketika kampanye maka jika terpilih dia akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat kampanye itu. 

Kedua, calon yang melakukan money politics maka dia tidak memiliki integritas.

"Ketika ingin dipilih dia menyogok rakyatnya maka jika terpilih dia akan mudah disogok," tuturnya. 

"Dia tidak punya integritas membangun bangsa ini lebih baik. Dia hanya punya ego untuk kepentingan terpilih," imbuh Mahyudin. 

Menurut Mahyudin, money politics ini membuat beceknya lapangan demokrasi di Indonesia.

"Akibatnya mereka yang memiliki uang bisa terpilih. Maka kapitalisasi terjadi dalam kebijakan. Ini terjadi di pusat dan daerah," jelasnya. 

"Demokrasi kita seharusnya mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Tapi, jujur, dalam pandangan saya, bangsa kita tidak siap 100 persen melaksanakan demokrasi pemilihan secara langsung," tambahnya.

Dia melanjutkan demokrasi langsung efektif di negara-negara maju yang pendapatan per kapita di atas 11 ribu dolar. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia baru 3.500 dolar.  Sosialisasi Empat Pilar ini menghadirkan narasumber Popong Otje Djundjunan (Fraksi Partai Golkar), dan dihadiri Ketua HWK Ida Prihastuti dan Camat Balikpapan Selatan.

(*)