Putin Terima Kunjungan Pemimpin Partai Korea Utara di Moskow, Bahas Apa?

Liputan6.com, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan para pemimpin partai Korea Utara. Hal ini menandai aktivitas terbaru dari hubungan yang semakin erat antara kedua negara.

Pertemuan ini terjadi saat Kim Jong Un menggembar-gemborkan rudal strategis baru yang diuji awal minggu ini dalam upaya untuk memperkuat "perisai nuklirnya," dikutip dari laman Hindustan Times, Jumat (28/2/2025).

Putin mengadakan pembicaraan dengan delegasi Korea Utara yang dipimpin oleh Ri Hi Yong, seorang sekretaris komite pusat Partai Pekerja Korea yang berkuasa di Korea Utara, di Moskow, Interfax Rusia melaporkan pada Kamis (27/2).

Laporan itu muncul tak lama setelah Seoul mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke Rusia untuk mendukung perang Putin melawan Ukraina, menambah ribuan tentara yang dikirim tahun lalu.

Kim Jong Un muncul sebagai sekutu utama bagi Putin. Terutama di perang Rusia Vs Ukraina. Korut membantu meningkatkan kehadiran tempur Moskow di lapangan dengan imbalan bantuan Rusia untuk memperkuat militer Korea Utara dan membantu mempertahankan rezim Kim.

Pemimpin Korea Utara mengawasi latihan peluncuran rudal jelajah strategis negara itu pada Rabu kemarin dan menyerukan "kesiapan tempur yang lebih menyeluruh dari kekuatan nuklir dan kesiapan penuh untuk penggunaannya."

"Ini adalah misi dan tugas yang bertanggung jawab dari angkatan bersenjata nuklir DPRK untuk secara permanen mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional dengan perisai nuklir yang andal," kata Kim, menurut Kantor Berita Pusat Korea.

Rudal-rudal tersebut mengenai sasaran setelah terbang di sepanjang lintasan oval sepanjang 1.587 kilometer, kata KCNA, tanpa merinci berapa banyak proyektil yang ditembakkan.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan bahwa mereka sedang memantau tanda-tanda peluncuran rudal Korea Utara dan menganalisis rincian proyektil yang ditembakkan di lepas pantai baratnya.

Kunjungan delegasi Korea Utara ke Moskow terjadi setelah Presiden Donald Trump telah mengubah kebijakan AS tentang perang di Ukraina dengan menyetujui untuk berbicara dengan Putin tentang penghentian invasi Rusia yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Pemerintahan AS yang baru telah menolak untuk mengutuk agresi Rusia, dan mengemukakan prospek keringanan sanksi bagi Moskow jika terjadi kesepakatan damai, yang memicu kekhawatiran bahwa Washington mungkin mencari kesepakatan yang sejalan dengan kepentingan Kremlin.