Peneliti UI: Tanah di Jakarta Utara Turun 11 Cm per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti dari Universitas Indonesia, Syamsu Rosid, menyatakan berdasarkan hasil penelitian mikro gravitasi empat dimensi (4D) antara tahun 2014-2018, hampir di semua kawasan di Jakarta Utara terindikasi mengalami penurunan permukaan tanah.

"Laju penurunan rata-rata sekitar 11 sentimeter per tahun," kata Syamsu dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Dia menyebut, fenomena penurunan permukaan tanah tersebut kemungkinan karena adanya eksploitasi air tanah yang berlebihan. Syamsu juga menyatakan penurunan permukaan tanah juga diakibatkan adanya aktivitas manusia yang banyak memicu munculnya getaran pada permukaan tanah.

Seperti halnya, ucap dia, truk-truk bertonase berat ataupun pembangunan infrastruktur berbobot berat yang cukup intensif.

"Penurunan permukaan tanah ini tentu saja dapat berdampak kepada stabilitas gedung-gedung dan bangunan infrastruktur yang ada di atasnya dan makin tingginya potensi untuk terjadinya banjir rob di daerah Jakarta Utara. Karena daratan yang semakin rendah dibandingkan dengan permukaan air laut, terutama saat terjadinya air pasang oleh adanya gaya tarik bulan," ucap dia.

Karena hal itu, dia menyarankan pihak Provinsi DKI Jakarta dapat mewaspadai kondisi itu. Yaitu dengan pengawasan dan pengevaluasian rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) di Jakarta Utara.

"Fokus mengawasi dan mengevaluasi RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) khususnya di wilayah Jakarta Utara," kata Syamsu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan belum bisa memberikan komentar mengenai penurunan tanah 11 cm per tahun tersebut. Telepon dan pesan singkat yang dikirimkan belum dibalas.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemprov DKI Jakarta memastikan akan mendukung pembangunan tanggul pantai fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 120 kilometer untuk menghadapi laju penurunan muka tanah di Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan, Pemprov terus mengerjakan bagian yang menjadi tanggung jawab DKI, yakni sekitar 8 kilometer dengan membangun turap atau sheet pile.

"Kita bantuin pemerintah pusat. Ada segmen pemerintah pusat ada pemda. Semua berjalan, segmen pemda oleh Dinas SDA (sumber daya air)," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 22 November 2018. 

Namun, Saefullah tidak membeberkan berapa anggaran dan sudah berapa kilometer pembangunan NCICD bagian DKI.

"Pakai APBD, saya lupa, progres yang dianggarkan sudah selesai. Sheet pile nyambung tanggul air," ucapnya. 

Tanggul pengaman pantai dan tanggul muara atau sering juga disebut tanggul fase A NCICD terbentang sejauh 120 km dari Bekasi masuk ke DKI Jakarta, sampai ke Banten. Tanggul pengaman pantai itu bertujuan untuk mengantisipasi laju penurunan muka tanah di Jakarta yang cepat dan banjir rob. 

Fase A itu dibangun oleh banyak pihak. Selain oleh Kementerian PUPR dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, juga swasta.

Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun 1.333 drainase vertikal atau sumur resapan. Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Ricki Marjohan mengatakan sumur resapan untuk mengurangi genangan air.

"Ke depannya kami rencanakan 1.333 sumur resapan atau drainase vertikal. Itu 1.300 itu untuk sumur dangkal, yaitu untuk menghilangkan genangan dan konservasi air," kata Ricki saat dihubungi, Kamis (22/11/2018).

Upaya lain, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun sumur resapan sedang untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah di Jakarta.

"Nanti memasukkan air ke dalam gorong-gorong untuk mencegah penurunan muka tanah," tambahnya. Pembangunan sumur resapan, lanjut Ricki, akan dimulai pada akhir Januari 2019.

"Kita akan bangun kemungkinan di seluruh Jakarta, kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Karena Jakarta Utara itu muka air tanah sudah tinggi, jadi kita gali setengah meter sudah air," ujar Ricki.