Mentan: 782 Mafia Pangan Diproses Hukum di Era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan selama era Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ada 782 mafia pangan yang diproses hukum karena mengganggu stabilitas harga pangan.

"Kami sering diancam dan siang malam diganggu mafia pangan. Akan tetapi, tidak menggentarkan kami," kata Amran saat pidato di depan 10.000 petani Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis, 21 Februari 2019. 

Bahkan, sebanyak 409 mafia tersebut diantarkan ke penjara oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Andi Amran Sulaiman menegaskan, tidak ada ruang bagi mafia untuk mempermainkan rakyat, khususnya petani Indonesia.

Selain itu, banyak yang bilang kepadanya tindakan tegas dengan memproses hukum mafia pangan tersebut harus berhati-hati. Akan tetapi, dia tidak surut untuk membantu petani dari cengkeraman mafia sebab dirinya sudah berjanji untuk mewakafkan diri bagi petani dan rakyat Indonesia.

"Tidak ada sedikit pun rasa takut untuk terus memberantas mafia-mafia pangan," ujar Amran seperti dilansir dari Antara. 

Keberadaan mafia itu, lanjut dia, harus diberantas karena tidak hanya mengganggu petani saja, tetapi hingga konsumen.

Mereka mengambil keuntungan dengan cara memainkan harga. Harga di tingkat petani murah tetapi di pasaran mahal.

Amran mengatakan, hingga saat ini harga terus stabil, tanpa memberatkan petani maupun masyarakat.

"Memang sekarang banyak yang sengaja membuat gaduh dan melakukan politisasi terhadap pangan, salah satunya adalah jagung, padahal kami sudah menurunkan jumlah impor jagung," katanya.

Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia impor jagung dari Argentina dan Amerika Serikat sebanyak 3.000.000 ton.

Akan tetapi, sekarang hanya 180.000 ton, bahkan saat ini Indonesia sudah ekspor jagung 380.000 ton.

"Dengan demikian, jagung sudah surplus," Amran.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: