Jepang hingga Malaysia Krisis Pangan, Bagaimana Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Indonesia dalam kondisi aman meski krisis pangan melanda negara-negara seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia.

Kita tidak ingin masyarakat harus mengantre beras seperti di Filipina atau mengalami kepanikan seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang memadai dan sistem distribusi yang kuat, Indonesia bisa menjadi contoh ketahanan pangan dunia, ungkap Mentan dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat.

Namun, untuk menghadapi ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Mentan menekankan pentingnya percepatan swasembada beras dan penguatan cadangan pangan nasional.

Krisis Pangan di Jepang

Ia menyatakan bahwa krisis pangan di Jepang, Malaysia, dan Filipina menjadi peringatan bagi Indonesia untuk segera bertindak dalam menjaga ketahanan pangan.

Mentan menyoroti kebijakan baru pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga yang ekstrem.

Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82 persen dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp393.000).

Ini adalah dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi serupa bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai, jelasnya.

Beras Langka di Malaysia

Di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani masyarakat.

Situasi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan dapat menimbulkan keresahan sosial. Pangan bukan hanya kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara, ujar Andi.

Di media sosial, protes dari warga Malaysia terus meningkat. Mereka menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

Sebelumnya, Filipina telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4 persen, angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri, tegasnya.

Organisasi Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, dengan Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama. Perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi disebut sebagai pemicu utama.

Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang, kata Andi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp13.000-Rp14.000/kg, lebih rendah dibanding puncak harga 2024 yang sempat mencapai Rp16.000/kg.

Stabilitas ini patut disyukuri, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, kita harus memperkuat cadangan beras nasional agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata, ungkapnya.

Menurut BPS pula, pada Februari 2024, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras di tingkat penggilingan pada  Februari 2024 tercatat di level Rp14.274/kg.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tanpa cadangan yang cukup dan mekanisme stabilisasi yang kuat, kita bisa menghadapi lonjakan harga yang lebih besar di masa depan, katanya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500/kg dan membeli beras Rp12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.

Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tetapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat, tutur Mentan.

Selain itu, Kementan terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran.

Kami juga mengajak masyarakat mendukung program cetak sawah baru serta peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian modern, tambahnya.

Andi menegaskan pula bahwa swasembada beras bukan sekadar target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (17/2) mengatakan bahwa saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Perum Bulog mencapai 2 juta ton.