Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Hari Ini, Pimpinan KPK Menghadap Jokowi

kelima pimpinan KPK akan menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 13 Mar 2019, 05:03 WIB

Diterbitkan 13 Mar 2019, 05:03 WIB

Ilustrasi KPK

Liputan6.com, Jakarta - Kelima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara padan Rabu (13/3/2019).

Rencananya, kelima pimpinan KPK yang merupakan bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) akan menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Rabu, 13 Maret 2019, direncanakan Pimpinan KPK akan datang ke Istana Negara untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas PK sejak Oktober 2018 sampai saat ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 12 Maret 2019.

Sebelumnya, KPK bersama kementerian dan lembaga lainnya menjalankan Stranas Pencegahan Korupsi berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK. Dalam Perpres tersebut dibentuk Tim Nasional (Timnas) Pencegahan Korupsi yang terdiri dari Kantor Staf Presiden, KPK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN-RB.

"Jadi Timnas PK ini merupakan tim yang mengerjakan implementasi dari strategi nasional pencegahan korupsi yang perpresnya sudah dibuat dan ditandatangani oleh Presiden sebelumnya," kata Febri.

Febri mengatakan, Timnas Pencegahan Korupsi akan menyerahkan dokumen Stranas PK yang berisikan tiga fokus area stranas, 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi kepada Jokowi. Tiga fokus Stranas PK itu, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

"Selanjutnya, Presiden akan menugaskan para Pimpinan Kementerian, Lembaga dan Kepala Daerah terkait untuk melaksanakan seluruh rencana aksi dan turunannya tersebut," kata Febri.

Upaya Pencegahan Korupsi

Febri mengatakan, Stranas PK ini bagian dari upaya melalukan percepatan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab, beberapa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kerap tak berjalan secara maksimal.

"Jadi kita harapkan dengan adanya arah strategi nasional yang lebih kuat ini dan perintah langsung dari Presiden maka aksi-aksi dan implementasi tersebut bisa dijalankan lebih serius ke depan, dan tentu sangat diharapkan masyarakat juga ikut mengawal dan mengkritik kalau ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Febri.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓