Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Polda Metro Jaya ternyata juga menggeledah rumah HS, pelaku yang diduga mengancam akan memenggal kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Penggeledahan dilakukan di RT 09 Jalan Palmerah Barat I, Jakarta Barat pada Minggu 12 Mei 2019 kemarin. Hal itu dibenarkan oleh Ketua RT 09, Harto Kaseha seperti yang dilansir dari Antara.
Harto menceritakan, peristiwa itu berawal pada sekitar pukul 06.30 WIB. Saat itu ada polisi yang mendatangi kompleks perumahannya untuk mencari rumah Ketua RT 09.
Advertisement
"Dia duduk dulu di dekat musala karena rumah saya masih gelap dan saya masih tidur," tutur Harto.
Kemudian, sekitar pukul 07.00 WIB polisi itu mendatangi rumahnya dan bertanya kepada istri Harto kalau dia mencari ketua RT09. Kemudian, istrinya membangunkan dirinya yang sedang tertidur.
"Saya mengira akan ditanya soal C1 karena saya kemarin jadi ketua KPPS. Kalau masalah itu saya punya dokumentasi lengkap," ucap Harto.
Ternyata saat ditemui anggota polisi itu justru menanyakan rumah Hermawan Susanto alias HS. Polisi tersebut juga memperlihatkan foto HS untuk memastikan bahwa Harto mengenali wajah HS.
"Saya ditanya bapak kenal dengan HS, saya jawab kenal. Dia tanya rumahnya di mana dan saya beri tahu kalau rumahnya di tembok ujung keluar gang, ada di sebelah kiri," kata Harto.
Kemudian polisi tersebut menghubungi anggota yang berada di Parung, Bogor untuk memberikan informasi jika rumah HS sudah ditemukan. Tak lama kemudian, polisi langsung menggeledah rumah HS.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Ditangkap Polisi
Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menangkap seorang pria karena diduga mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat unjuk rasa di depan Bawaslu Jumat 10 Mei lalu. Pelaku berinisial HS, ditangkap di Parung, Bogor, Jawa Barat.
"Iya, kita sudah amankan. Ditangkap di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor, pukul 08.00 WIB tadi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Minggu 12 Mei 2019.
Argo menuturkan, pemuda kelahiran Jakarta 8 Maret 1994 itu diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan modus pengancaman pembunuhan terhadap kepala negara.
"Pengancaman pembunuhan terhadap Presiden RI dengan mengucapkan kata-kata yang tak pantas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 KUHP, Pasal 27 ayat 4 junto Pasal 45 ayat 1 UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE," kata Argo.
Advertisement