Wiranto: Waspada, Ada 'Penumpang Gelap' Jelang Pengumuman Hasil Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan seluruh komponen bangsa agar mewaspadai 'penumpang gelap' yang mengambil keuntungan dari panasnya situasi politik dalam negeri menjelang pengumuman hasil pemilu.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam sambutannya pada acara Buka Puasa Bersama Pimpinan Redaksi Media Massa, di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

"Ada unsur-unsur yang mencoba mencari keuntungan dari situasi politik saat ini. Waspadai unsur penumpang gelap yang akan mendominasi langkah berikutnya dan kendalikan republik ini. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya sampaikan apa adanya," kata Wiranto seperti dikutip dari Antara.

Wiranto, mengingatkan agar masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan yang dapat memecah belah bangsa.

Menurut Wiranto, pemerintah tidak akan membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun ia mengingatkan, agar masyarakat juga mengikuti aturan dan hukum yang berlaku saat menyampaikan aspirasinya.

"Demokrasi berjalan bermartabat, maka hukum harus ditegakkan karena demokrasi yang kadang-kadang bernuansa kebebasan, maka remnya hukum. Hukum harus kuat, namun tidak boleh terlalu kuat karena akan terjadi rezim yang diktator. Kami mencoba dengan sangat hati-hati untuk menindak pelanggar hukum dengan hukum yang pasti," tutur Wiranto.

Wiranto berharap kondisi saat ini tidak seperti tahun 1998 yang menimbulkan kerusuhan dan memiliki risiko yang sangat besar.

"Kalau terjadi national disorders berat sekali. Pemilu jangan sampai menjadi perpecahan. Hanya masalahnya ada pihak-pihak tertentu dalam pemilu ini tidak mau kalah. Bahkan ada indikasi akan masuk pada upaya-upaya konstitusional tetapi maksa. Bedanya people power dengan gerakan kedaulatan rakyat. Konstitusional kalau maksa jadi tidak konstitusional. Mendeklarasikan kemenangan secara sepihak dan memunculkan hal yang melanggar UU," katanya pula.

Ia pun berharap bila ada sekelompok orang yang punya niatan seperti itu, agar diurungkan dan tetap dalam koridor hukum guna mengawal demokrasi tetap berjalan dengan baik.

"Kita mengimbau teman-teman di seberang sana (kubu capres lain) yang ingin melaksanakan niat 'the nasionalist order' atau inkonstitusional untuk mengubah konsepnya menjadi konsep yang kepentingan hukum demi stabilitas nasional, demi kepentingan masyarakat. Kami dengan tegas tidak pandang bulu akan melaksanakan konsep-konsep itu. Jangan sampai dibalik-balik bahwa seakan-akan pemerintah kolonial," ujar Wiranto pula.