Kapolri: Ada 8 Perwira Tinggi Polri Daftar Jadi Pimpinan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jendral Tito Karnavian menyampaikan, Polri menjunjung tinggi semangat profesionalisme. Untuk itu, dia yakin tidak akan ada konflik kepentingan jika perwira tinggi Polri menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Selama ini sudah banyak anggota polisi di KPK. Masuk sebagai ketua, sebagai deputi, seperti Pak Heru Winarko. Sebagai direktur penyidikan, sebagai penyidik, banyak sekali di sana. Sebagian besar mereka profesional dan selesai dalam keadaan prestasi yang baik tidak ada masalah," tutur Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Menurut Tito, ketika seorang perwira tinggi Polri masuk sebagai komisioner KPK, maka dia terikat dengan peraturan lembaga tersebut. Artinya untuk bekerja secara profesional, berbagai benturan kepentingan harus ditiadakan.

"Operasional setelah masuk ke KPK ya silakan ikut aturan KPK," jelas Tito.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK sendiri telah mendatangi Mabes Polri dan menemui Kapolri. Pendaftaran pun dibuka mulai 17 Juni hingga 4 Juli 2019.

"Sudah ada beberapa nama yang menyampaikan keinginannya untuk maju. Ada delapan. Masih terbuka kesempatan (untuk perwira tinggi Polri lainnya)," Tito menandaskan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Tito Karnavian berharap agar kandidat dari Polri terpilih memimpin lembaga antirasuah itu.

"Mudah-mudahan ada dari Polri yang terpilih," tutur Tito.

Menurut Tito, dengan terpilihnya anggota Polri sebagai pimpinan KPK, maka sinergitas antara lembaga antirasuah dengan kepolisian dalam rangka memberantas korupsi akan semakin baik.

"Karena Polri memiliki jaringan nasional dan juga ada elemen penanganan korupsi. Di Polda-Polda, ada Dittipikor. Ini menjadi mesin memberantas kasus korupsi. Mencegah korupsi sebesar negara Indonesia ini, ya tidak mudah," dia menjelaskan.