Wiranto: Untuk Apa Gerakan Massa Saat Putusan MK?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, tidak ada alasan untuk aksi massa saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan sengketa pilpres, 27 Juni besok.

"Tidak ada alasan saat kita masuk suatu keputusan konstitusional kemudian ada gerakan massa lagi. Untuk apa?," kata Wiranto di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.

Wiranto menyebut tidak ada alasan lagi untuk demonstrasi karena kedua capres dan cawapres baik Jokowi -Ma'ruf dan Prabowo-Sandi telah berkomitmen menghormati dan menerima putusan MK.

Selain itu, lanjut dia, capres Prabowo Subianto sebelumnya juga meminta para pendukungnya untuk tidak mendatangi MK saat lembaga hukum itu mengumumkan putusan.

Apalagi, Kepolisian sebelumnya melarang aksi massa di sekitar gedung MK karena dapat mengganggu kepentingan nasional.

"Maka kalau ada gerakan massa, saya perlu tanyakan, ini gerakan untuk apa? Yang diperjuangkan apa?. Lalu kelompok mana?" tanya Wiranto.

Mantan Panglima ABRI (TNI) itu akan menindak tegas apabila ada pihak tertentu termasuk organisasi kemasyarakatan atau ormas yang nekad melakukan aksi massa, apalagi hingga menimbulkan kericuhan.

"Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut nanti kan kita tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan," katanya.

Wiranto mengingatkan masyarakat agar tidak main-main dengan masalah keamanan nasional karena proses demokrasi sudah masuk dalam konsep dan koridor yang benar.

"Ada toleransi hukum. Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati, ya kami tinggal menindak saja siapa tokohnya itu," kata Wiranto.

Saksikan video pilihan di bawah ini: