Listrik dari Sampah Bisa Dibeli PLN, Pemerintah Masih Hitung Harganya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengolah sampah menjadi listrik sebagai pengelolaan yang lebih terintegrasi. Nantinya, listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) itu bisa dijual ke PT PLN (Persero).

Kendati begitu, belum ada angka pasti harga mengenai jual-beli listrik dari PLTSa tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengusulkan perubahan tarif listrik dari PLTSa.

Saat ini, tarif yang berlaku adalah 13,35 sen per kilowatt hour (kWh). Besaran itu dinilai masih belum cukup menambal biaya yang dikeluarkan.

"Kemudian tarifnya, tarifnya kalau 13,35 (sen per kWh) memang sulit sekali. Karena gak cukup harus tambah tadi, tambah tapping fee," ujar Menko Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Informasi, tapping fee merupakan biaya yang dibayarkan pemerintah daerah kepada pengembang PLTSa. Sehingga, angka akhirnya akan berbeda di setiap daerah.

Menko Zulkifli mengusulkan ada kenaikan tarif menjadi sekitar 19-20 sen per kWh dari PLTSa. Namun, tidak ada lagi biaya tapping fee yang harus dibayarkan. Selisihnya nanti akan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.

"Oleh karena itu tarifnya ini kita jadikan satu.Tidak ada lagi tapping fee, tapi tarifnya dinaikkan, dari 13,35 sen jadi antara 19-20 sen. Sehingga satu pintu. Nanti selisihnya tentu subsidi. Ditagih kepada tentu Kementerian Keuangan," bebernya.

Susun Skema PLTSa Bisa Untung

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menyampaikan hitung-hitungan soal biaya dan tarif. Sederhananya, dia menyebut, PLTSa harus mampu memproses 1.000 ton sampah dalam satu hari agar bisa menghemat biaya produksi.

"Kita akan men-skenariokan di dalam Perpres itu agar pengembang lebih diuntungkan itu dengan skala yang lebih dari 1000 ton per hari. Nah, kalau lebih dari 1000 ton per hari, ini pastinya nanti harganya akan bisa lebih murah," ujar dia.

Dia mengatakan, jika skala pengembangnya dalam kapasitas kecil, maka tidak akan efisien dan memerlukan biaya tinggi. "Nanti kita arahkan untuk bisa lebih besar-besar, sehingga beban negara kan bisa berkurang untuk harganya, subsidinya," tuturnya.

Sementara itu, terkait tarif listrik, dia masih perlu menghitung kembali di internalnya. Jika mengacu pada aturan yang lama, tarifnya ditetapkan sebesar 13,35 sen per kWh, namun ada biaya tambahan tapping fee.

"Itu 13,35 (sen per kWh) yang dulu kita tetapkan di Pepres. Tapi tipping fee-nya belum ada. Nah, memasukkan tipping fee kan ada berbagai macam, tadi ada yang 500 rupiah, ada yang 400, 700, itu tergantung daerah masing-masing, sehingga rentang harganya ini bertambah dari situ," tuturnya.

"Karena tadi usulannya PLN kan beberapa sen itu, itu perlu kita kaji. Jadi mengenai harga nanti kita diskusikan di Kementerian ESDM," ia menambahkan.

Sebelumnya, subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengolah sampah DKI Jakarta menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai subtitusi batu bara di PLTU. Pengelolaan biomassa tersebut merupakan program cofiring.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, PLN EPI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah Jakarta menjadi biomassa untuk co-firing, hal ini mampu menyelesaikan persoalan sampah kota sekaligus menjadi biomassa yang bermanfaat untuk mereduksi emisi di pembangkit listrik.

"Sebagai entitas yang bertugas menjamin rantai pasok bahan baku untuk pembangkit listrik, PLN Energi Primer Indonesia (EPI) melakukan berbagai inovasi untuk mendukung pemerintah dalam reduksi emisi karbon serta meningkatkan ekonomi sirkuler," kata Iwan, Selasa (13/8/2024).

Kerjasama telah ditandatangani oleh kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Juni 2023.

Saat ini memasuki tahap pelaksanaan kajian dan feasibility study terkait inputan sampah yang ada di TPS 3R Pesanggrahan menjadi BBJP kemudian akan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam Waktu dekat.

Melalui kerjasama ini maka 60 persen sampah yang masuk ke TPS Pesanggarahan yang merupakan sampah organik perumahan mampu direduksi menjadi bahan bernilai ekonomis.

Menurut Iwan, PLN EPI aktif melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat rantai pasok biomassa. Teknologi cofiring merupakan terobosan mutakhir untuk mengurangi persoalan sampah kota sekaligus menekan emisi di pembangkit listrik dengan mengganti penggunaan batu bara dengan biomassa ini.

"Teknologi co-firing yang kami terapkan merupakan terobosan mutakhir yang tidak hanya mengurangi persoalan sampah kota, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi di pembangkit listrik dengan menggantikan penggunaan batu bara dengan biomassa," ujar Iwan.

Dalam proses penerapannya nanti saat mulai commissioning, akan dilaksanakan uji coba di PLTU terdekat yaitu PLTU Lontar di Tangerang dan nanti sebagian juga akan dikoordinasikan kembali. Artinya produk selain BBJP ini bisa di offtake oleh industri semen yang ada di sekitar terdekat di Jakarta.