Senior Golkar: Airlangga Harus Pilih Jadi Menteri atau Ketua Umum

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Senior Partai Golkar Lawrence Siburian menentang, Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan sebagai menteri. Ia pun mengingatkan, pernyataan Presiden Jokowi yang tak memperbolehkan ketum parpol merangkap jabatan di kabinetnya.

"Karena itu betul Pak Jokowi, itu tak boleh dirangkap. Kalau mau Partai Golkar itu besar, maka Pak Airlangga harus memilih. Jadi menteri atau ketum. Enggak bisa rangkap dua, kalau kemarin itu sangat pengecualian lah," kata Lawrence dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Menurutnya, karakteristik ketum parpol dan menteri berbeda. Menteri fokus menjalankan tugas pemerintahan. Sementara, ketum parpol harus mengurus partai dan juga rapat rutin bersama para pengurus.

"Jadi karakteristik dua jabatan ini berbeda, oleh karena itu ke depan (merangkap menteri) enggak bisa, enggak boleh. Karena dia juga enggak ke daerah. Sedangkan partai Golkar ini harus ke daerah-daerah dalam arti kata, turun sampai ke desa," tuturnya.

Dia pun membandingkan kepemimpinan Airlangga dengan mantan ketum Golkar Akbar Tanjung. Lawrence mengaku, Akbar sering keliling di seluruh provinsi dan menemui kader-kader dan pengurus daerah.

"Apa programnya, apa yang harus dibantu. Itu yang harus dilakukan ketua umum partai. Salah satu faktornya karena Pak Airlangga kurang turun ke daerah. Itu yang mau kita evaluasi," tutupnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Lawrence Siburian mengungkapkan, internal partainya sudah mengajukan surat perombakan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

"DPP mengusulkan merombak DPP, atau mereka mengajukan perubahan kepengurusan ke Kemenkumham," ujar Lawrence dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Lawrence yang juga Ketua DPP Golkar menyebut, tak ada urgensi dalam mengajukan perombakan itu ke Kementerian yang dipimpin Yasonna Hamonangan Laoly. Sebab sebentar lagi Golkar akan menggelar Munas.

"Itu (pengajuan) kan bertentangan dengan AD/ART dan timbulkan perpecahan, dan apa urgensinya, sudah mau Munas kok," kata dia.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com