Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, tapi Bukan Syarat Rekonsiliasi

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan partainya menginginkan kursi Ketua MPR. Namun, kata kata Andre, hal itu tidak menjadikan syarat untuk partainya melakukan rekonsiliasi dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Sebagai partai yang mendapatkan suara terbanyak kedua ya, kita berharap mendapatkan kursi Ketua MPR," kata Andre saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Ia juga mengungkapkan, pihaknya akan berkomunikasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf untuk mendapatkan kursi ketua MPR.

"Kalau ada yang ngomong Gerindara ngotot ketua MPR untuk syarat rekonsiliasi itu enggak ada. Tapi berharap jadi ketua MPR. Siapa si yang enggak berharap," lanjut Andre.

Andre memandang, posisi ketua MPR punya peran cukup vital dalam perpolitikan Tanah Air. Terlebih lagi komitmen partainya yang akan terus memperjuangkan hak rakyat sebagaimana yang dijiwai dalam konstitusi.

"Tapi tentu MPR masih menjadi lembaga yang berperan penting di Republik Indonesia. Tapi secara wewenang itu lebih menarik ketua DPR dibandingkan ketua MPR. Tapi Gerindra punya komitmen ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Kebhinekaan," ungkapnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Di pihak lain, PDI Perjuangan mengaku, akan mengambil inisiatif membuka komunikasi dengan partai lain untuk bisa menduduki kursi pimpinan MPR RI.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno memandang, lumrah hal tersebut. Sebab, PDIP merupakan peraih kursi terbanyak.

"Kursi besar sayang kalau kami tidak berinisiatif. Masa pasif, nanti kan bisa diprotes juga. Wajar kok, kami kan kursi terbesar," ujar dia.

Ia juga mengingatkan, parpol koalisi jangan terlalu bermanuver. Ada baiknya untuk menahan diri. Jangan seolah-olah tidak paham dan tidak tahu diri.

"Tapi soal sinyal dan isyarat kami sudah tangkap, pada dasarnya mereka tahu diri kok," kata dia.

Meski begitu, PDIP kini juga tengah membangun komunikasi dengan beberapa Parpol. Oleh karena itu, PDI juga tidak alergi jika ada tawaran atau tokoh yang disodorkan dari partai lain. Tapi yang jelas harus memiliki kapasitas untuk menyatukan.

"Bisa juga paket dengan di luar koalisi, bisa aja. Nah seperti Demokrat saat itu bisa saja tapi kan akhirnya menyerahkan kursi pimpinan. Silakan kalau Demokrat punya sekaliber Taufik Kiemas," beber dia.