Kabinet Jokowi Tak Optimal jika Wakil Parpol Lebih Banyak dari Profesional

Menurut Ray, menteri dari kalangan politisi akan optimal, jika hanya memiliki satu induk yaitu Presiden

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 18 Okt 2019, 20:01 WIB
Diterbitkan 18 Okt 2019, 20:01 WIB
Diskusi Publik Rotasi Panglima TNI
Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi masih merahasiakan nama-nama yang akan mengisi posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.  Namun demikian, pengamat politik Ray Rangkuti memprediksi kursi menteri didominasi orang-orang partai.

Dia menilai, komposisi kabinet selanjutnya bakal diisi 60 persen tokoh partai politk dan 40 persen dari profesional.

"Saya kira komposisi partai politiknya akan lebih banyak dibandingkan wakil dari non partai," kata Ray saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (18/10/2019).

Angka itu dihitung berdasarkan kursi total perolehan suara dari Koalisi Indonesia Kerja yakni PDIP Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP dibagi dengan jumlah anggota kabinet. Karena itu, didapatlah persentase 60 persen.

Sementara itu, jika Partai Gerindra ikut bergabung kemungkinan menteri dari kalangan politisi akan semakin gemuk. Persentasenya menjadi 65 persen berbanding 35 persen. 

"Partai itu akan berhitung dengan kursi di DPR dengan komposisi kabinet yang dia dapatkan. Misalnya PDI Perjuangan 128 kursi. Sedangkan jumlah kabinet yang tersedia ada 34 kabinet setidaknya PDI Perjuangan dapat 6 kursi. Selanjutnya, Partai Golkar dengan suara terbanyak kedua dapat 4 kursi kabinet," jelas Ray.

Menurut Ray, menteri dari kalangan politisi akan optimal, jika hanya memiliki satu induk yaitu Presiden. "Tapi kalau lihat dari pengalaman beberapa waktu lalu anggota kabinet dari partai selalu punya dua kepala. Satunya presiden, satunya partai politik. Kalau belajar dari situ tentunya tidak optimal," ujar Ray Rangkuti.

Melihat ini, Ray menganggap Jokowi sama sekali tidak membuat gebrakan di periode keduanya memimpin Indonesia. Ia justu memandang apa yang dilakukan Jokowi sama saja seperti yang lain. Mestinya Presiden mengajak masyarkat berpartisipasi mengecek rekam jejak 

"Ini sama sekali tak dilibatkan. Jokowi bahkan juga tak mengajak KPK menelisik rekam jejak calon menteri," ucap dia. 

Dia pun menyayangkan langkah Jokowi tidak membuka ke publik siapa tokoh-tokoh yang bakal diangkat olehnya menjadi menteri. Padahal, keterbukaan cukup penting.

"Lihat sekarang sama sekali tidak tahu siapa calon anggota kabinetnya. Seharusnya nama-nama dimunculkan atau dikasih kode sehingga orang bisa kroscek," tutup dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya