Pemprov DKI Jakarta Wujudkan Kota Cerdas untuk Keadilan Sosial Berkelanjutan

Gubernur Anies Baswedan menelurkan banyak gagasan dan kerjasama dengan pihak terkait demi terwujudnya dan menghadirkan keadilan sosial di tengah warga.

oleh Gilar Ramdhani pada 08 Nov 2019, 10:44 WIB
Diperbarui 20 Jan 2020, 15:22 WIB
Pemprov DKI Jakarta Wujudkan Kota Cerdas untuk Keadilan Sosial Berkelanjutan
Pemprov DKI Jakarta melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 8 perusahaan rintisan (startup), yaitu Nodeflux, Botika, DuitHape, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan Gojek, di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat.

Liputan6.com, Jakarta Pemprov DKI terus berupaya mewujudkan maju kotanya dan bahagia warganya. Gubernur Anies Baswedan pun menelurkan banyak gagasan dan kerjasama dengan pihak terkait demi terwujudnya dan menghadirkan keadilan sosial di tengah warga.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar forum penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 8 perusahaan rintisan (startup), yaitu Nodeflux, Botika, DuitHape, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan Gojek, di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat.

Kegiatan di atas merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak swasta untuk mewujudkan keadilan sosial di Jakarta secara berkelanjutan.

"Tapi yang penting bukan pada dokumennya, yang penting adalah pada aksi pasca-dokumen itu ditandatangani. Kita berharap banyak dari sini akan muncul banyak solusi untuk masyarakat Jakarta," kata Gubernur Anies.

Dia menjelaskan, konsep evolusi sebuah kota menuju City 4.0 yang mengutamakan kolaborasi dengan masyarakat. Melalui konsep City 4.0, Pemprov bertindak tidak hanya sebagai administrator, penyedia layanan, atau fasilitator, tapi merupakan pihak yang terbuka untuk bekerja sama dengan semua elemen untuk mengentaskan permasalahan Ibu Kota.

"Tujuan ujungnya apa? Tujuannya sesuai dengan Pancasila, tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita tapi mekanismenya adalah mekanisme pasar. Tujuannya adalah keadilan sosial, tapi mekanismenya harus menggunakan mekanisme pasar supaya sustainable (berkelanjutan). Kalau kita tidak percaya kepada mekanisme pasar, saya bisa menjamin itu tidak akan sustainable. Begitu periode pemerintahannya diberhentikan, sudah tidak bisa sustainable lagi meskipun tujuannya adalah social justice," jelas Gubernur Anies.

Pemprov DKI Jakarta berupaya mewujudkan smart governance melalui kolaborasi bersama emerging startup seperti Nodeflux yang berperan di bidang artificial intelligence (kecerdasan buatan), digunakan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan wajib pajak.

Melalui kerja sama ini, plat kendaraan wajib pajak bermotor yang melintasi jalanan Jakarta dapat tersambungkan dengan sistem perpajakan untuk mencari potensi pendapatan daerah yang selama ini tersembunyi (tidak dibayarkan oleh wajib pajak).

Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Botika yang juga mengembangkan artificial intelligence (kecerdasan buatan) dengan menghadirkan Javira atau asisten virtual berupa chatbot, serta DuitHape untuk kemudahan distribusi bantuan sosial dan menggerakkan roda perekonomian di seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dalam upaya smart mobility dilakukan melalui transportasi yang terintegrasi, aman, dan terlacak secara daring bersama Gojek dan Grab.

Selanjutnya, dalam mewujudkan smart economy, kolaborasi melalui e-payment dan transparansi melalui kolaborasi dengan e-commerce raksasa, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Kreativitas dan inovasi melalui kolaborasi perusahaan teknologi, ditujukan untuk mewujudkan Digital Economy Ecosystem. Melalui acara ini, diharapkan menjadi titik tolak kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan warga, khususnya perusahaan rintisan di bidang teknologi untuk mewujudkan Jakarta sebagai city 4.0, melalui implementasi Jakarta Smart City (JSC).

Jakarta Smart City menjadi wadah validasi bagi para Startup dalam mengembangkan produk rintisannya. Penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama menciptakan konsep kota cerdas yang partisipatif melalui Jakarta Smart City sebagai innovation hub dan living lab di Jakarta.

Gubernur Anies mengambil contoh dengan memperlihatkan foto Bung Karno sebagai Presiden pertama RI yang menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk membantu negara dalam usaha pemberantasan buta huruf di Indonesia. Ia menegaskan semua orang yang melek huruf saat itu bergerak bersama untuk mengentaskan masalah buta huruf yang mencapai angka 90% ketika masa-masa awal kemerdekaan.

"Kalau teman-teman lihat sejarahnya, di mana-mana orang melakukan gerakan pemberantasan buta huruf, teras rumah, joglo, masjid, gereja, semuanya dipakai untuk belajar. Yang mengajarkan siapa? Yang melek huruf. Karena negara memanggil semua orang untuk menjadi co-creator. Dan negara melakukan kolaborasi. Yang mau kita lakukan itu sebetulnya yang sekarang terjadi itu mengembalikan semangat pergerakan yang dulu menjadi cikal bakal berdirinya Republik ini. Tapi dikelolanya dengan cara modern, dikelolanya dengan mempercayai pada mekanisme pasar, tujuannya tetap keadilan sosial. Karena dengan mekanisme pasar, dengan percaya pada sistem pasar, InsyaAllah ini akan bisa sustainable jangka panjang," terang Gubernur Anies.

Lewat kolaborasi ini, Kepala UP Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha, menyampaikan Pemprov DKI Jakarta berhasil mewujudkan beberapa hal. Pertama, berkolaborasi dengan Nodeflux, yang bergerak di bidang artificial intelligence, Pemprov DKI kini berhasil mendeteksi plat nomor kendaraan wajib pajak.

Teknologi tersebut membuat plat kendaraan wajib pajak yang melintasi jalanan Jakarta dapat tersambung dengan sistem perpajakan untuk mencari siapa saja yang belum membayar pajak.

Kedua, berkolaborasi dengan Botika yang mengembangkan artificial intelligence lewat hadirnya Javira atau asisten virtual berupa chatbot, serta bersama DuitHape, Pemprov DKI menciptakan sistem distribusi bantuan sosial dan penggerak roda perekonomian yang lebih mudah di seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, berkolaborasi dengan Gojek dan Grab, Pemprov DKI mengupayakan smart mobility sehingga segala transportasi menjadi terintegrasi, aman, dan dapat terlacak secara daring.

Keempat, bekerja sama dengan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, Pemprov DKI mewujudkan smart economy dengan menghadirkan e-payment.

Yudhistira menambahkan, kini, CCTV yang dimiliki Pemprov DKI juga langsung terhubung dengan Jakarta Smart City. Pihak Jakarta Smart City juga bekerja sama dengan beberapa platform digital untuk mengetahui kondisi Jakarta terkini.

"Saat ini ada sekitar 7.700 CCTV yang terhubung ke Jakarta Smart City," kata Yudhistira.

Menurutnya, beberapa aplikasi di Jakarta Smart City bisa melihat beberapa kondisi seperti arus lalu lintas yang menjadi momok menakutkan warga Jakarta. Oleh sebab itu, dengan data itu pihaknya akan melakukan analisa dampak kemacetan.

"Terkait data arus lalu lintas, kita kerja sama dengan Waze untuk melakukan analisa data ganjil genap dan titik kemacetan saja," ungkapnya.

Kegunaan yang digunakan saat ini adalah pemerintahan atau masyarakat bisa memantau langsung kejadian yang terjadi di Jakarta diberbagai titik CCTV. Misalnya kejadian Demo yang belakangan pernah terjadi.

"Kita bisa menyesuaikan posisi ambulans untuk siaga dilokasi dekat demo misalnya karena Kita juga bisa melakukan tracking terhadap ambulans tersebut," tuturnya,

Ke depan, kata dia, pihaknya mau mengutilisasi data CCTV untuk kebutuhan keamanan dan enforcement. Jadi, dibutuhkan infrastruktur penyimpanan yang dinamis.

Portal JSC yang dapat diakses di smartcity.jakarta.go.id, kini telah memiliki sebuah fitur baru untuk menghadapi musim hujan yang sudah tiba. Fitur tersebut adalah CCTV Lokasi Rawan Banjir.

Dengan fitur baru tersebut, Smartcitizens dapat mengamati beberapa titik lokasi rawan banjir di Jakarta dengan CCTV yang tersedia dalam radius 1000 meter dari titik-titik rawan genangan dan banjir. "Kini kita memiliki aplikasi pantau banjir juga untuk membantu masyarakat," kata Yudhistira.

Cara untuk mengakses fitur baru tersebut sangat mudah. Kamu hanya perlu membuka smartcity.jakarta.go.id, lalu pilih peta atau map di menu dashboard, pilih Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kemudian pilih CCTV Lokasi Rawan Banjir sehingga muncul tanda centang hijau. CCTV Lokasi Rawan Banjir akan muncul di beberapa titik. Pilih salah satu titik di daerah yang kamu cari, dan CCTV pun akan ditampilkan secara real-time.

Menurut Dinas Sumber Daya Air, terdapat 30 titik lokasi rawan genangan di ibukota yang tersebar di lima wilayah. Untuk Jakarta Pusat terdapat 4 titik rawan dengan 3 sungai/kali di Jl. Industri, Jakarta Selatan 13 titik di 50 sungai, Jakarta Timur 4 titik di 24 sungai, Jakarta Barat 6 titik di 23 sungai, dan Jakarta Utara 3 titik di 14 sungai.

Selain kemudahan untuk mengakses CCTV, portal smartcity.jakarta.go.id memiliki berbagai fitur unggulan yang dapat diakses masyarakat. Beberapa di antaranya adalah tracking laporan dari Qlue, info harga pangan, info harga tanah, tracking GPS bus Transjakarta, ambulans, truk sampah, dan masih banyak lagi. Selain itu kamu juga bisa mendapatkan informasi terkini seputar penerapan smart city di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania mengatakan, hadirnya Jakarta Smart City (JSC) tak hanya menjadikan Jakarta semakin ‘smart’ saja, tapi bisa juga menjadi innovation hub dan living lab sebagai sarana kolaborasi bagi para startup, super app, maupun perusahaan digital lainnya dengan Pemprov DKI untuk membangun dan memajukan Ibu Kota.

"Inisiasi ini merupakan bagian dari pengembangan JSC untuk pengembangan kota cerdas yang bertumpu pada kolaborasi ekosistem digital yang ada di Pemprov DKI," ujarnya. Dengan hadirnya kolaborasi-kolaborasi seperti ini, harapannya, warga Jakarta semakin dimudahkan dalam menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

 

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya