Anggota Komisi III DPR Cecar BNPT soal Penusukan Wiranto

Dalam rapat itu, BNPT sempat ditanya mengenai penusukan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

oleh Liputan6.com diperbarui 21 Nov 2019, 15:58 WIB
Diterbitkan 21 Nov 2019, 15:58 WIB
Menko Polhukam Wiranto
Kondisi Menko Polhukam Wiranto usai dirawat di RSPAD Gatot Subroto pascapenyerangan oleh terduga teroris di Pandeglang, Banten. (Lizsa Egeham/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam rapat itu, BNPT sempat ditanya mengenai penusukan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Pertanyaan itu muncul dari Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Marianus Gea. Dia menanyakan soal kasus penusukan Wiranto di Pandeglang, Banten.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Budiono Sandi menjelaskan, pihaknya sudah memberi tahu Densus 88 bahwa ada potensi terorisme di Pandeglang.

"Kami sampaikan bahwa dalam kasus kejadian Wiranto dari BNPT sudah beri masukan kami input pada Polri khususnya Densus 88 baik berupa informasi intelijen dan lainnya mengenai jaringan teroris yang ada di Pandeglang yang berpotensi melakukan serangan terorisme," kata Budiono dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Marianus kemudian memastikan lagi apakah BNPT sudah mengetahui insiden penusukan Wiranto akan terjadi. "Potensi untuk ancaman teror di Pendeglang dengan ancaman itu sudah kita berikan kepada Densus," jawab Budiono.

Dia mengatakan, Densus memiliki mekanisme sendiri untuk mengatasi teroris. Sedangkan BNPT hanya bertugas melakukan tindakan pencegahan.

"Namun demikian Densus punya mekanisme sendiri dalam melakukan penindakan atas masukan dari berbagai pihak sehingga kewenangan melakukan penindakan ada pada Densus," ujar Budiono.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berusaha yang Terbaik

DPR Gelar RDP dengan KPK, BNN, LPSK dan BNPT
Kepala BNPT Suhardi Alius saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (7/6). Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Di tempat yang sama, Kepala BNPT Suhardi Alius menegaskan pihaknya sudah berusaha melakukan tugas dengan baik. Terkait masalah Wiranto dia merasa SOP penjagaan pejabat harus tingkatkan.

"Sekarang kaitannya dengan masalah yang banten itu ditindaklanjuti sebagai pelajaran juga ke depan. SOP pejabat yang harus kita benahi juga pak. Ada seorang pejabat di situ yang akan melaksanakan kunjungan juga harus juga menjadi perhatian," ucap Suhardi.

Wiranto ditusuk terduga teroris saat melakukan kunjungan kerja di alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten pada 10 Oktober 2019. Dia terluka di bagian perut dan dibawa ke Rumah Sakit Pandeglang.

Wiranto kemudian dilarikan ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta untuk menjalani operasi. Selain Wiranto, dalam peristiwa tersebut Kapolsek Menes juga terluka.

 

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya