Politisi Golkar Minta Wacana Amandemen UUD 1945 Tak Dipakai untuk Kepentingan Munas

Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurni mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan di internal partai terkait wacana Amandemen UUD 1945.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Des 2019, 13:22 WIB
Diterbitkan 02 Des 2019, 13:22 WIB
GMPG
Ketua GMPG, Ahmad Doli Kurnia memberi keterengan kepada awak media usai mendatangi Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (31/7). Menurut Doli, proses hukum yang sedang berlangsung tidak boleh diganggu ataupun diintervensi. Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan di internal partai terkait wacana Amandemen UUD 1945. Dia pun mengharapkan agar wacana tersebut, tidak digunakan untuk mendapatkan agenda politik tertentu. Termasuk dalam konteks Munas Golkar.

"Belum, ini kan baru muncul berapa hari. Cuma jangan sampai isu ini menjadi komoditas politik untuk kepentingan-kepentingan orang perorang tertentu di dalam event-event politik," kata Doli, Senin (2/12/2019).

"Apalagi juga jangan sampai, event politik paling dekat buat kami ini kan Golkar, Munas Golkar. Jadi jangan sampai ada yang mengangkat isu itu untuk kepentingan politiknya menjelang Munas Golkar," imbuhnya.

Dia mengatakan, pembahasan wacana tersebut masih panjang. Pandangan berbagai pihak termasuk masyarakat harus didengarkan terlebih dahulu.

"Kemudian nanti juga kita akan membicarakan soal kuorum atau tidak kuorum. Membicarakan soal amandemen UUD 1945. Jadi saya kira kalau ada ide apapun, gagasan apapun, kita tidak boleh mematikannya, tapi kita juga tidak boleh buru-buru kemudian menyimpulkan," ungkapnya.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Perlu Dibahas Secara Mendalam

Sebagai sebuah wacana, Doli memandang amandemen UUD 1945 merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Namun, perlu dibahas secara mendalam dan melibatkan banyak pihak. Karena memiliki dampak yang sangat luas.

"Apalagi ini perubahan yang sangat mendasar menyangkut hajat hidup orang banyak dan sistem politik kita ke depan. Jadi saya kira sebagai sebuah wacana sah-sah saja tapi kemudian kita akan lihat perkembangan dan forum yang tepat untuk melakukan pembahasan itu," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya