Ganti Rugi Korban Proyek Meikarta Tuntas 4 Bulan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta. Untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana Diperbarui 10 Apr 2025, 16:00 WIB
Diterbitkan 10 Apr 2025, 16:00 WIB
Melihat Pembangunan Kota Meikarta Terbesar se Asia Tenggara
Suasana pembangunan kota baru berskala internasional di Kota Meikarta, Lippo Cikarang, Sabtu (13/05). Meikarta merupakan proyek investasi Lippo terbesar yang pernah dikerjakan selama 67 tahun di bidang properti. (Liputan6.com/Fery Pradolo)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta. Untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka. Sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Ara, Kamis (10/4/2025).

Pertemuan ini jadi tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat launching layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun. Lantaran unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Ara menegaskan, kepastian konsumen sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang, termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta. Lantaran keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," pintanya.

Kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak pengembang Meikarta dan konsumen, pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

"Pertemuan kali ini kami ingin memfasilitasi mediasi terkait permasalahan, verifikasi dan validasi terkait data-data atau dokumen yang bisa diserahkan konsumen kepada pihak Meikarta," tutur Maruarar Sirait.

 

Sudah Lunas Sejak 2017

Di Kawasan Central Park Meikarta, berbagai kegiatan seperti acara otomotif bertaraf nasional serta bazar produk UMKM terus digelar. Kegiatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi warga.(Dok Meikarta)
Di Kawasan Central Park Meikarta, berbagai kegiatan seperti acara otomotif bertaraf nasional serta bazar produk UMKM terus digelar. Kegiatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi warga.(Dok Meikarta)... Selengkapnya

Salah seorang konsumen Meikarta, Jeffry Victor dalam pertemuan ini memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

"Kami hadir pada hari ini berdasarkan info dari BENAR-PKP ingin mendapatkan kepastian, bahwa unit Meikarta yang kami bayar dengan cash dari 2017 agar segera kami miliki secepatnya," papar dia.

"Besar harapan kami hari ini mendapatkan jawaban terbaik untuk unit yang segera kami miliki atau uang yang sudah kami bayarkan bisa kembali," dia menekankan.

 

Janji di 2020

Melihat Progres Pembangunan Proyek Meikarta District 1 dan 2
Suasana apartemen di District 1 Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023). Proyek Meikarta yang diluncurkan pada tahun 2017 belum juga terselesaikan hingga membuat banyak konsumen mengalami kegagalan dalam serah terima unit apartemen menimbulkan konflik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya

Ia menyampaikan, unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar cash. Kala itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan.

Namun, sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

"Kami ingin dana yang telah kami bayarkan bisa kembali. Kami juga berterimakasih kepada Kementerian PKP yang telah membantu kami mendapatkan hak kami," kata Jeffry.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya