PPP Dukung Sikap Maruf Amin, Minta China Terbuka soal Nasib Muslim Uighur

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta pemerintah China terbuka mengenai dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat muslim Uighur di Xinjiang, China.

"Keterbukaan sikap ini agar menghilangkan kecurigaan dunia serta dapat mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan," kata Wakil Sekjen DPP PPPAchmad Baidowi dalam keterangannya, Kamis (19/12/2019).

PPP berharap, Kementerian Luar Negeri bisa berdiplomasi lebih aktif dengan Pemerintah China, sehingga dapat diperoleh penjelas detail tentang etnis Uighur.

"Seperti dugaan pendidikan vokasi yang seperti kamp tertutup, atau pelarangan ibadah termasuk kemungkinan mengonsumsi makanan yang tidak sesuai ajaran Islam. Hasil penjelasan tersebut bisa disampaikan ke muslim Indonesia sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur," ujarnya.

Fraksi PPP melalui anggota di Komisi I DPR meminta, pemerintah Indonesia dapat berdialog dengan pemerintah China agar dapat ditemukan model pembangunan yang lebih sesuai di Uighur seperti misalnya otonomi khusus mirip di Aceh.

"Dengan tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, model pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipelajari dan diterapkan pemerintah China, termasuk model otonomi khusus di Aceh. Paling tidak bertukar pengalaman antar negara menjadi bagian Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia,” jelasnya.

Baidowi meminta, pemerintah dan ormas-ormas Islam untuk menjaga soliditas dan kesatuan sikap demi melindungi hak asasi manusia etnis Uigur.

Simak video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta, pemerintah China bersikap terbuka perihal dugaan perlakuan buruk terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

Ma'ruf menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap mendukung upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap muslim Uighur d Xinjiang.

"Pemerintah kan konsisten kalau soal perlindungan HAM. Kita ajak semua termasuk China untuk lindungi HAM. Kita harap semua pihak terbuka, termasuk China, Myanmar, kita minta lebih terbuka," ujar Ma'ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa 17 Desember 2019.

Ma'ruf mengatakan, China telah membantah tudingan kekerasan dalam kamp konsentrasi. Dari keterangan pemerintah China, mereka hanya memberikan semacam pelatihan kepada muslim Uighur.

"Mereka beralasan kamp-kamp itu bukan untuk indoktrinasi, tapi semacam pelatihan. Itu kata dia. Maka kita minta lebih terbukalah, tetap prinsip perlindungan HAM kita dukung," katanya.