Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

INFOGRAFIS: Mekanisme Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemda boleh membatasi pergerakan orang atau barang, baik yang masuk maupun keluar ke suatu wilayah. Namun Pemda harus mengikuti mekanismenya.

oleh Shinta NM SinagaTriyasni diperbarui 02 Apr 2020, 09:03 WIB

Diterbitkan 02 Apr 2020, 09:03 WIB

Banner Pembatasan Sosial Berskala Besar karena Corona (Liputan6.com/Triyasni)

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah upaya melawan virus corona, Presiden Jokowi menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Opsi yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukumnya. Pemerintah pun menerbitkan PP 21/2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keppres Kedaruratan Kesehatan.

Pemda boleh membatasi pergerakan orang atau barang, baik yang masuk maupun keluar ke suatu wilayah demi meredam corona. Namun Pemda harus mengikuti mekanismenya.

Bagaimana mekanisme, pertimbangan, dan kriteria suatu daerah memberlakukan PSBB karena virus corona? Simak dalam Infografis berikut ini: