Yusril: Jika PSBB Tak Efektif Tekan Corona, Pemerintah Harus Terapkan Karantina Wilayah

Yusril meminta, PSBB virus corona harus segera dievaluasi, minimal dua pekan setelah diterapkan.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Apr 2020, 15:15 WIB
Diterbitkan 12 Apr 2020, 15:15 WIB
Sidang Sengketa Pilpres
Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) menghadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019). Sidang itu memiliki agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon, yaitu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Lputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terlah berlaku di DKI Jakarta. Hal tersebut penting untuk mengetahui dampaknya pada penanganan virus corona Covid-19.

Dalam pandangan dia, tidak ada perbedaan besar antara penerapan PSBB dengan imbauan jaga jarak yang disampaikan sebelumnya dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.

"Memang tidak terlalu prinsipil perbedaannya. Apalagi PSBB itu kan hanya pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang," kata Yusril, dalam diskusi virtual bertema 'PSBB, Jurus Tanggung Istana Hadapi Corona?' Minggu (12/4/2020).

"Yang dapat dilakukan setidaknya hanya peliburan sekolah, pekerjaan, pembatasan kegiatan ibadah, pertemuan umum, yang memang di dalam PP itu ditambah beberapa poin lagi. Sebenarnya tidak terlalu mencolok perbedaannya dengan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti social distancing," sambung dia.

Pemerintah, lanjut Yusril, harus melihat apakah PSBB efektif menekan penyebaran virus corona. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah pasien positif dan jumlah korban jiwa yang ditimbulkannya setelah penerapan PSBB.

"Kita akan melihat nanti apa penerapan PSBB ini, katakanlah 2 Minggu atau 3 minggu apa dia berhasil mengurangi penyebaran Covid-19 ini. Apakah angka pasien baru, angka meninggal itu berkurang atau malah makin bertambah," ungkapnya.

Jika kemudian didapat hasil bahwa PSBB tidak efektif menekan angka penyebaran virus corona, maka pemerintah harus mau mengambil langkah lain, yakni karantina wilayah.

"Kerena itu, saya mengatakan pemerintah harus siap-siap mengevaluasi dan menyiapkan langkah berikut kalau memang PSBB ternyata tidak efektif, terutama tadi karena tidak ada sanksi, tidak terlalu ketat ketentuannya, ya apakah kemudian Pemerintah harus memutuskan mengambil kebijakan karantina wilayah misalnya," jelas dia.

"Supaya tidak kaget-kagetan lebih baik ketika sudah ditetapkan PSBB dan kita tahu kelemahannya ada dimana, kita evaluasi, 2 atau 3 minggu, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama akan sangat parah implikasi dari perkembangan. Secepatnya pemerintah mengambil langkah persiapan. Kalau memang PSBB tidak berhasil kan tidak ada pilihan kecuali harus melakukan karantina wilayah," imbuhnya.

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tak Ada Pilihan Lain

Keakraban Jokowi dan Yusril Ihza Mahendra di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo berbincang dengan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/11). Yusril diterima di ruang kerja Presiden sekira pukul 11.25 WIB. (Liputan6.com/HO/Biropers)

Patut diakui bahwa opsi karantina wilayah cukup berat untuk diambil. Mengingat konsekuensi besar yang harus ditanggung pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Baik dari segi perekonomian, politik, hingga beban anggaran.

"Saya paham Pemerintah pusat agak berat karantina wilayah itu karena konsekuensi ekonomi, politik serta pembiayaannya, tapi kalau misalnya PSBB gagal kita tidak punya pilihan lain kecuali harus menerapkan karantina wilayah itu dia masalahnya," tandasnya.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya