Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat internal dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Fachrul Razi.
Kemudian ada pula Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo.
Rapat tersebut membahas sistem pendidikan pesantren untuk muslim dan asrama untuk non muslim.
Advertisement
"Ya kemarin, pertemuannya membahas mengenai sistem pendidikan pesantren untuk muslim dan asrama untuk non muslim. Pada intinya penyelenggaran pendidikan di pesantren dan asrama bisa dimulai," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2020).
Penyelenggaraan kembali sistem pendidikan berbasis pesantren dan asrama, akan diutamakan wilayah berzona hijau atau bebas COVID-19 dan zona kuning.
"Jadi tetap harus mengutamakan aspek kesehatan dan infrastruktur agar pesantren dan asrama tidak menjadi cluster penyebaran virus," jelas pria karib disapa Cak Duki ini.
Nantinya, terkait pesantren dan asrama yang berada di zona merah namun pendidikannya sudah berjalan, pihak pengelola wajib berkordinasi dengan gugus tugas setempat.
"Contoh, pesantren di zona merah namun hendak memulai kegiatan pendidikannya tetap harus koordinasi dengan gugus tugas," lanjut dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Koordinasi Soal Model Pendidikan
Selain itu, terkait kordinasi jangka panjang untuk model pendidikan berbasis pesantren dan asrama, pemerintah berencana melakukan investasi jaring infrastruktur untuk menyiapkan kegiatan distance learning. Tujuannya, semata untuk mengatasi ketidakoptimalan pembelajaran online akibat kondisi infrastruktur yang tidak memadai.
"Jadi nanti akan ada perbaikan, begitupun metode pembelajarannya harus diperbaiki," Cak Duki menandasi.
Advertisement