DPRD Usulkan Pemprov DKI Bangun Sekolah Khusus untuk Warga Ekonomi Lemah

Liputan6.com, Jakarta Sengkarut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta masih dipermasalahkan DPRD DKI. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya sekolah gratis agar tidak ada lagi polemik PPDB di DKI.

Usulan itu disampaikan Prasetyo saat rapat Komisi E DPRD bersama Dinas Pendidikan DKI. Menurut politikus PDIP itu, masalah PPDB bisa diminimalisir jika Pemprov membangun sekolah khusus masyarakat kalangan ekonomi kelas bawah.

"Kita kenapa enggak bikin sekolah gratis bagi orang yang enggak mampu? Jadi enggak ada polemik lagi masalah rapor, usia, dan lain-lain," ujar Prasetyo, Selasa (14/7/2020).

Tidak perlu mencari tanah untuk lahan sekolah baru, Prasetyo menilai aset milik Pasar Jaya atau aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI bisa dimanfaatkan untuk bangunan sekolah. Terlebih lagi menurutnya, lokasi pasar Pasar Jaya yang tidak terpakai cukup strategis dan dekat dari permukiman warga.

Prasetyo juga meminta kepala Dinas Pendidikan agar sekolah gratis juga dibangun di Kepulauan Seribu. Tujuannya, agar warga di sana tak perlu menyeberang perairan hanya untuk sekolah.

"Kasih tahu ke Pak Gubernur. coba sampaikan ke Pak Gub, Pulau Seribu kasih lah, supaya jangan nyebrang, enggak ke darat, sekolah ada di sana," tutur dia.

Prasetyo juga meminta agar Dinas Pendidikan berani untuk menegur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas peraturan yang dianggap keliru.

"Kalau Permendikbud-nya salah kita lawan, kenapa tidak? Kasih masukan kepada Pak Menteri, jangan kita kayak kuda dikasih makan suruh lari," ujarnya.

Jika Dinas Pendidikan menyadari ada kekeliruan yang akan menyebabkan polemik, menurut dia seharusnya Pemerintah Provinsi melakukan langkah diskresi, menyesuaikan kebutuhan pendidikan di Ibu Kota.

"Saya buat diskresi sebagai wakil rakyat yang ada di sini untuk mengeksekusi ini. Kalau Ibu enggak bisa ya sudah, saya buat gimana caranya," tandas Prasetyo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendesak Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti para peserta didik baru yang tidak lolos seleksi jalur zonasi. Menurut Basri, membiayai para peserta didik di sekolah swasta menjadi tuntutan utama DPRD.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, tidak tertampungnya peserta didik di sekolah negeri acap kali menjadi masalah rutin. Ketersediaan sekolah dengan calon peserta didik disebutnya sangat timpang.

"Dari 5 tahun lalu tidak pernah ada sekolah baru, SD, SMP mau pun SMA jadi bagaimana mau tertampung? Dari kejadian ini malah wajib Pemda bertanggung jawab terhadap korban PPDB untuk membiayai para siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta," kata Basri.

Ia menganggap Dinas Pendidikan memiliki anggaran cukup untuk mengakomodir peserta didik yang terpaksa masuk ke sekolah swasta. Andai tidak memiliki anggaran, dia meminta anggaran Formula E diperuntukkan sebagai biaya akomodasi.

"Banyak dana yang bisa dipakai. Batalkan E Formula," tukasnya.

Nantinya, kewajiban Pemprov untuk membiayai peserta didik di sekolah swasta hingga lulus. Sementara pemilihan sekolah swasta bisa dipilih oleh Pemprov ataupun peserta didik, dengan catatan jarak sekolah tidak jauh dari tempat tinggal.

"Ditentukan juga boleh, siswa pilih juga boleh yang penting dekat dengan rumah," tandasnya.

Reporter: Yunita Amalia/Merdeka.com