Irjen Napoleon Bantah Terima Suap Djoko Tjandra, Polri: Kami Tak Mengejar Pengakuan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte membantah telah menerima suap atau gratifikasi terkait dugaan penghapusan status red notice Djoko Tjandra. Polri tak mau ambil pusing atas pernyataan tersebut.

"Penyidik tidak mengejar pengakuan, penyidik bekerja sesuai dengan scientific crime investigation. Jadi kita tidak mencari atau mengejar pengakuan," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020).

Menurut Awi, salah satu upaya mengungkap kebenaran kasus tersebut adalah lewat rekonstruksi yang sebelumnya dilakukan dengan melibatkan Irjen Napoleon. Sementara untuk penahanan, menjadi hak prerogatif penyidik.

"Ya penyidik tentunya tetap berpedoman kepada KUHAP di sana sudah diatur bahwasannya memang untuk menahan atau tidak seseorang itu ada syarat subjektif dan objektifnya. Tentunya penyidik menimbang itu, karena memang pengungkapan kasus korupsi itu tidak mudah ya" jelas dia.

Awi menampik tidak ditahannya Irjen Napoleon lantaran pangkatnya yang berbintang dua alias Inspektur Jenderal.

"Oh tidak ada, kita tidak ada itu. Murni semua proses penyidikan, semua hak prerogatif. Saya tambahkan, yang sebelumnya kan kasus lain, yang dua tersangka lain itu ditahan karena kasus surat jalan palsu," Awi menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Irjen Napoleon Bonaparte menyambangi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra. Melalui pengacaranya, dia kembali menegaskan tidak menerima suap ataupun gratifikasi dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu.

"Kemarin sudah disampaikan bahwa yang pertama adalah Bapak tidak pernah menerima uang dari siapapun, apapun itu tidak pernah," tutur kuasa hukum Irjen Napoleon, Putri Maya Rumanti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020).

Putri menegaskan, kliennya juga tidak mencabut status red notice Djoko Tjandra. Termasuk juga tidak ada kaitannya dengan urusan NCB-Interpol.

"Yang sebenarnya terjadi adalah pencabutan DPO imigrasi, yang memang enggak ada kaitan dengan NCB, itu yang sebenarnya," jelas Putri.

Sementara itu, Irjen Napoleon mengaku siap menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Brigjen Prasetijo Utomo dan Djoko Tjandra dalam kasus penghapusan red notice.

"Sehat," kata Napoleon.