Anies Bantah Tidak Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Saat Putuskan PSBB Ketat

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19. Komunikasi juga dilakukan Anies pada pemerintah pusat sebelum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Saya percaya koordinasi juga berjalan baik. Komunikasi dengan pemerintah berjalan baik,” ujar Anies dalam video Youtube wawancara daring, Rabu (16/9/2020).

Anies menyatakan bahwa setiap pekan dia melakukan pertemuan daring secara rutin bersama Satgas Covid-19.

"Baik dengan BNPB maupun Satgas nasional. Karena ada pertemuan rutin, dan itulah yang nangani Covid bersama. Tiap Minggu malam selalu ada koordinasi melalui video conference. (PSBB) Yang dialami Jakarta itu disampaikan ke pemerintah pusat," kata Anies.

Sebelumnya, Anies menyatakan ada berbagai pihak yang tidak menginginkan adanya pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 14 September lalu.

"Ada berbagai kalangan yang tidak menginginkan adanya pengetatan (PSBB). Yang menginginkan (PSBB) transisi jalan terus, tapi pengawasannya ditingkatkan,” kata Anies.

Meski ada penolakan, Anies menyatakan pihaknya tetap bertahan. Ia menjelaskan bahwa perkantoran di Jakarta harus ditutup karena menimbulkan banyak klaster.

"Nah, saya sampaikan bahwa klaster terbesar adalah klaster perkantoran, dan perkantoran puluhan ribu jumlahnya di Jakarta,” kata Anies.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Dengan jumlah kantor yang sangat banyak, pemerintah, menurut Anies, tidak bisa mengawasi satu-persatu kantor.

"Kemampuan negara untuk mengawasi tiap lokasi (kantor) seperti itu hampir tidak mungkin. Kita pakai masker di jalan, di tempat dan transportasi umum, tapi sampai kantor masker dilepas,” ujar dia.

Anies pun menegaskan pihaknya tidak akan mengubah sikap dan tetap mengetatkan PSBB, kendati banyak pihak yang menginginkan agar Jakarta tetap melakukan PSBB Transisi. 

"Ketika kemarin memutuskan kita bertahan PSBB transisi harus diubah pengetatan PSBB. Dan Alhamdulillah kita konsisten. Kita tidak bergeming. Banyak pihak yang ingin PSBB transisi saja, cukup pengawaan, tapi kami tidak (berubah sikap),” katanya.