4 Kata Jokowi soal Penanganan Covid-19, Dari Lockdown hingga Titah ke Menteri

Jokowi mengingatkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi dengan disiplin terhadap protokol kesehatan.

oleh Maria Flora diperbarui 04 Okt 2020, 10:27 WIB
Diterbitkan 04 Okt 2020, 10:27 WIB
Jokowi ke NTT
Foto: Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - 7 bulan lamanya pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus mencari formula yang tepat untuk menangani pandemi Corona. 

Namun, tak sedikit setiap langkah atau kebijkan yang diambilnya menuai beragam komentar miring. 

"Penyesuaian kebijakan itu, jangan dianggap pemerintah mencla-mencle, Covid-19 ini masalah baru," kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di Youtube di Sekretariat Presiden, Sabtu 3 Oktober 2020.

Menurut Jokowi, di saat negara tengah menghadapi pandemi Covid-19, maka setiap keputusan disesuaikan pada kondisi terkini. Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dinilai pemerintah saat ini sangat penting untuk menekan laju kasus positif Covid-19 di Tanah Air.

Kebijakan yang baik juga harus mampu dieksekusi oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu kepada para menterinya, Jokowi meminta mencari program yang lebih tepat sasaran agar membantu warga yang terdampak.

Dia pun menyatakan, belum ada negara yang berani mengklaim telah menemukan solusi terbaik melawan Covid-19. 

"Jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri, mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," ucap Jokowi.

Berikut sederet pernyataan Jokowi terkait penanganan Covid-19 di Tanah Air hingga pesannya untuk para menteri di tengah pandemi: 

 

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jangan Berpolemik dan Bikin Kegaduhan

Jokowi Buka Raker Kementerian Perdagangan 2020
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Jokowi mengingatkan jajaran Kemendag agar segera mencari jalan keluar dari krisis yang disebabkan oleh virus corona (covid-19). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jokowi mengakui mengatasi pandemi Covid-19 memang sulit dan diperlukan kerja keras bersama semua elemen masyarakat. Dia pun menyadari bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia memang belum sempurna.

"Tapi bisa kita perbaiki bersama-sama. Mengatasi pandemi ini memang sulit, memerlukan kerja keras bersama, dan saya yakin kita akan dapat melakukannya," ujar Jokowi dalam sebuah video yang di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu, 3 Oktober kemarin. 

"Yang penting dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan," sambungnya.

Terus Taati Protokol Kesehatan

Jokowi
Presiden Jokowi meminta jajarannya bekerja lebih keras dalam penanganan pandemi, utamanya menyeimbangkan gas dan rem antara penanganan saat memimpin ratas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020). (Kementerian Sekretariat Negara)

Dia pun mengapresiasi dokter, perawat, tenaga medis, TNI/Polri, ASN, dan para relawan yang telah berupaya keras membantu pemerintah menangani pandemi corona selama tujuh bulan ini. Namun, yang terpenting adalah peran masyarakat dalam menaati protokol kesehatan.

Jokowi mengingatkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi dengan disiplin terhadap protokol kesehatan. Mulai dari, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan virus corona.

"Saya percaya jika kita saling melindungi, saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain, kita akan mampu melalui masa-masa sulit ini," jelasnya.

Lockdown Bukan Opsi Tepat

Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) kepada 60 pengusaha mikro dan kecil masing-masing Rp 2,4 juta di halaman Istana Kepresidenan Bogor.Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi juga menekankan bahwa lockdown bukanlah opsi tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden.

Dia mengatakan, strategi pemerintah sejak awal dalam penanganan Covid-19 adalah mencari keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Kendati begitu, Jokowi menegaskan penanganan di sektor kesehatan tetap yang diprioritaskan.

"Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas, tetap memprioritaskan," ujarnya.

Di samping kesehatan, Jokowi mengakui pemerintah juga tak bisa mengabaikan penanganan Covid-19 dari sektor ekonomi. Pasalnya, ada puluhan juta masyarakat yang kehidupannya bergantung pada ekonomi.

Oleh sebab itulah, pemerintah tidak bisa mengambil opsi lockdown. Jika lockdown, maka sama saja harus mengorbankan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

"Memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sendiri menekankan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Dia menyebutnya sebagai mini lockdown.

Menteri Diminta Kerja Lebih Baik Lagi

Presiden Jokowi berbincang dengan dr Faisal Rizal Matondang, seorang dokter paru, melalui panggilan video. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi berbincang dengan dr Faisal Rizal Matondang, seorang dokter paru, melalui panggilan video. (Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden Jokowi juga meminta para menterinya untuk bekerja lebih baik lagi dalam mencari program yang lebih tepat sasaran di tengah pandemi Covid-19.

Saat ini, pemerintah memang telah memiliki sejumlah program perlindungan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi.

"Saya ingin menteri-menteri lebih baik lagi bekerja mencari program yang lebih tepat sasaran. Semua harus terus kita perbaiki," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (4/10/2020).

Dia menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan Rp 239,53 triliun untuk program-program perlindungan sosial.

Mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), Sembako, bantuan sosial tunai, Kartu Prakerja, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja, Subsidi Gaji, hingga Diskon Listrik.

Namun, Jokowi mengaku belum puas terhadap upaya dan sejumlah program yang telah digulirkan. Dia menilai program tersebut dapat ditingkatkan lagi sehingga benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

"Masih banyak kerja keras yang perlu dikerjakan. Kita harus terus melakukan penyesuaian kebijakan, mencari yang lebih baik," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya