Tenaga Kesehatan dan Polri-TNI Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat serta aparat Kepolisian dan TNI merupakan garda terdepan yang akan mendapat vaksin Covid-19 terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan, prioritas vaksin Covid-19 tersebut sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekaligus mengikuti standar World Health Organization (WHO).

"Kami memohon kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya kami harus membuat prioritas," ujar Airlangga melalui keterangan tertulis, Rabu (9/12/2020).

Dia mengatakan, penetapan prioritas telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan melalui Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya.

Airlangga pun meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Mengingat, vaksin Covid-19 akan tersedia secara bertahap dengan jangka waktu akhir 2020, awal 2021, sampai dengan 2022.

"Kami meminta masyarakat tetap menerapkan 3T, Testing, Tracing, dan Treatment serta 3M, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, Memakai Masker, serta Menjaga Jarak," papar Airlangga.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Airlangga menyebut, saat ini pemerintah telah menyiapkan vaksin Covid-19 untuk sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia.

Jumlah itu terbagi dua, yaitu Vaksin Program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta Vaksin Mandiri sebanyak 75 juta dosis.

"Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun. Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis," papar Airlangga.

Sedangkan untuk Vaksin Mandiri, Airlangga mengungkapkan, vaksin dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya, di mana, perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPKS KetenagaKerjaan.

"Tentunya nanti akan kita dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap secara melihat efektivitasnya," terang dia.

Airlangga memaparkan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan Sinovac dan beberapa produsen vaksin lainnya.

"Melalui intensitas pembicaraan dengan Sinovac, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung," kata dia.

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.

"Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima 1,2 juta di bulan Desember dan di tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi (suntikan). Kemudian kita juga mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin," ucap Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, dalam tahapan persetujuan BPOM dan dan mendapatkan fatwa MUI, kedua lembaga ini sudah mengirim tim ke China atau Tiongkok.

"Mereka sudah melihat cara pembuatan vaksin di pabriknya di China. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh Sinovac ke BPOM," ucap dia.

Dari evaluasi dari fase ketiga uji klinis tersebut, Airlangga mengatakan, BPOM juga perlu mendapatkan seluruh informasi yang diperoleh oleh Sinovac di seluruh negara di luar Indonesia untuk dilakukan perbandingan.

Hal ini, menurut dia untuk meyakinkan bahwa vaksin tersebut memiliki efektivitas serta melihat aspek keamanan, baku mutu dan prosentase keberhasilannya.

"Saat ini mereka menganalisis laporan dan menunggu hasil uji klinis dari di Bandung. Diharapkan ketiga uji klinis ini sudah didapat datanya pada awal desember dan membutuhkan waktu 1-2 minggu untuk membandingkan data-data dengan negara lain," papar Airlangga.

Menurut Airlangga, Pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan dengan produser vaksin yang lain seperti COVAX, GAVI, Pfizer, AstraZeneca PLC serta Novavax.

"Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan vaksin Merah Putih. Kami menyiapkan multi source dari vaksin untuk memastikan ketersediaannya," terang dia.

Airlangga juga mengundang masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam uji klinis. Menurutnya, masyarakat dapat menghubungi Fakultas Kedokteran di universitas-universitas yang saat ini melakukan uji klinis.

"Misalnya, Biofarma dengan Universitas Padjadajaran, UGM dengan Taiwan, UI dengan perusahaan Amerika. Uji klinis ini dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM," tutup Airlangga.