6 Pernyataan Jokowi pada Peringatan Hari HAM Sedunia 2020

Liputan6.com, Jakarta - Peringatan Hari HAM Sedunia atau Hari Hak Asasi Manusia Sedunia jatuh pada hari ini, Kamis (10/12/2020). Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun turut hadir dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia secara virtual.

Pada sambutannya, Jokowi menekankan perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia. Ia pun berjanji menuntaskan masalah pelanggaran HAM masa lalu yang masih tertinggal.

"Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat," ujar Jokowi, Kamis (10/12/2020).

Selain itu, Jokowi menyoroti masalah kebebasan beribadah yang masih terjadi di beberapa daerah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar aparat di pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.

"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat (dan) daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," ucap Jokowi.

Berikut 6 pernyataan Jokowi dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2020 dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pilar penting bagi Indonesia. Untuk itu, dia menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM masa lalu.

"Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat," ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 secara virtual, Kamis (10/12/2020).

Dia mengaku telah meminta Menko Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM masa lalu. Jokowi ingin penyelesaian HAM masa lalu dapat diterima semua pihak.

"Melalui Menko Polhukam, saya telah menegaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan dan hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional," ucap dia.

Menurut Jokowi, komitmen pemerintah dalam penegakan HAM telah tertuang dalam Perencanaan Aksi Nasional HAM 2020-2025.

Jokowi mengatakan bahwa hak sipil, hak politik, hak ekonomi serta sosial budaya masyarakat harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada yang boleh terabaikan.

"Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," tutur dia.

Jokowi mengajak semua pihak berperan aktif untuk menghormati dan memenuhi hak pihak lain. Dia meyakini hal tersebut akan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

"Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju," ucap Jokowi.

Jokowi kemudian mengatakan, pandemi Covid-19 membuat Indonesia mengalami krisis kesehatan dan ekonomi yang begitu berat. Kendati begitu, dia meminta kondisi ini jangan sampai memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat.

"Kita harus menjaga agar tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat," terang Jokowi.

Menurut dia, pemerintah terus bekerja keras mengendalikan penyebaran Covid-19 serta menekan angka kematian pasien.

Di sisi ekonomi, pemerintah menggelentorkan sejumlah bantuan untuk masyarakat dan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19.

"Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM," jelasnya.

Menurut Jokowi, masalah kebebasan beribadah masih terjadi di beberapa daerah. Dia pun meminta agar aparat di pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.

"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat (dan) daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," terang Jokowi.

Pada sisi lain, Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur juga harus memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Mulai dari, dengan menjamin hak mobilitas, pangan hingga kesehatan.

"Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar masyarakat secara merata. Termasuk, bahan bakar satu harga," kata dia.

Selain itu, pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting. Kemudian, keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.

"Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita, penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia," tegas Jokowi.