Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Penyintas Stunting

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut sebanyak 54 persen angkatan kerja Indonesia merupakan penyintas stunting.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 25 Jan 2021, 17:05 WIB
Diterbitkan 25 Jan 2021, 17:05 WIB
Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut persetujuan BPOM sangat penting dan diperlukan untuk jamin keamanan vaksin Corona secara virtual, Jumat (18/12/2020). (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Kemenko PMK)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut sebanyak 54 persen angkatan kerja Indonesia merupakan penyintas stunting. Hal inilah, kata dia, yang membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat berfokus menekan angka stunting.

"Menurut Bank Dunia angka stunting angkatan kerja kita, artinya angkatan kerja kita yang waktu masa bayinya atau masih dalam kandungan yaitu terjangkit atau mengalami stunting itu jumlahnya mencapai 54 persen," ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Senin (25/1/2021).

Dia mengatakan angka stunting di Indonesia pada 2019 mencapai 27,6 persen dan diperkirakan naik pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.

"Kenapa angka stunting ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden, karena kita tahu kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa, menjadi usia produktif," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Turunkan Angka Stunting Menjadi 14 Persen

Muhadjir mengatakan Jokowi ingin ada langkah-langkah yang luar biasa untuk mengejar target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen. Jokowi sendiri menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting.

"Sehingga nanti kalau Bapak presiden meminta pertanggungjawaban itu jelas siapa yang paling atau harus bertanggung jawab di dalam penanganan stunting ini," kata dia.

Nantinya, program-program penanganan stunting dari BKKBN akan didukung oleh kementerian/lembaga terkait. Disamping itu, Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah ikut membantu program penurunan angka stunting.

"Bapak Presiden tadi juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stanting ini," tutur Muhadjir.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya