Kejar Target Salurkan Bantuan Tunai, Mensos Risma Minta Pemda Perbaiki Data

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat perbaikan data yang menjadi basis bagi penentuan sasaran bantuan tunai.

Percepatan perbaikan data diperlukan terkait dengan target penyaluran bantuan tunai pada Maret dan April 2021 mendatang.

"Kemensos bekerja intensif mendorong perbaikan data dengan berkoordinasi dengan daerah, sehingga diharapkan bantuan segera bisa sampai dan tepat sasaran," ujar Risma usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 17 Maret 2021.

Dalam ratas tersebut, menurut Risma, dirinya melaporkan kepada Presiden bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) masih terus berkoordinasi dan mendorong daerah agar memenuhi kuota data.

"Beberapa bulan terakhir, kami lakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, bank penyalur, maupun PT Pos Indonesia. Hasilnya, saat ini kami temukan jumlah sasaran BPNT/Program Sembako sebanyak 13.228.513 KPM, PKH sebanyak 8.907.446 KPM, dan BST 8.428.327 KPM," papar Risma.

Risma menyatakan, data menunjukkan belum adanya kesesuaian. Hal ini dikarenakan ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Risma pun melakukan jemput bola.

Ia sudah menurunkan staf bekerja sama dengan 514 kabupaten/kota untuk mempercepat pemadanan data. Kerja sama juga dilakukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, terutama kepada warga masyarakat di kawasan terluar, tertinggal dan terpencil (3T), di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Sumatera, Kalimantan dan Papua.

"Kenapa ini harus dilakukan? Karena data yang kita keluarkan harus benar-benar betul. Namun kami ingin sampaikan dari data kekurangan tadi, akan kami penuhi," kata Risma.

"Tadi setelah ratas dengan Bapak Presiden dan para menteri, kami diizinkan memenuhi sesuai target. Misalkan BPNT/Program Sembako dengan 18,8 juta KPM. Kita akan penuhi karena banyak usulan baru dari daerah. Untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya. Untuk itu kami tetap menunggu daerah untuk usulan-usulan tersebut," dia menambahkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dengan langkah percepatan tersebut, Risma berharap untuk penyaluran Maret 2021 ini bisa realisasikan pada minggu keempat. Kemudian, target April, dapat dicairkan pada akhir Maret juga.

"Sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin. Sekali lagi kami mohon daerah bisa mendukung program ini sehingga pencairan untuk bulan April yang akan kita berikan di minggu terakhir Maret bisa terealisasi dengan baik,," terang Risma.

Hal tersebut menurut Risma lantaran Kemensos hendak menyalurkan bantuan dari data yang kurang tersebut pada minggu terakhir Maret.

"Ini termasuk realisasi bulan April sehingga kita bisa bantu seluruh warga di seluruh Indonesia," ucap Risma.

Khusus untuk kawasan 3T akan dilakukan Kemensos secara paralel. Petugas Kemensos sedang melakukan perekaman dengan mendatangi kawasan tersebut.

"Saat ini petugas Kemensos ada di beberapa daerah, termasuk Papua bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verifikasi data," pungkas Risma.

Secara umum, rapat antara Jokowi dan sejumlah menteri itu menekankan tentang pentingnya mendorong perbaikan dan sinkronisasi data penerima manfaat dengan daerah.

Pada 2021, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyalurkan tiga bantuan tunai, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM.

Jumlah keseluruhan jika ditotal sebanyak 38,8 juta.

Penyaluran bantuan tunai seluruhnya menggunakan uang elektronik atau sistem non tunai melalui bank-bank milik negara Himbara dan PT Pos.