DPRD Minta Pemprov DKI Tunda Perluasan Jakwifi, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta Pemerintah Provinsi DKI menunda perluasan pemasangan Jakwifi. Pertimbangan Komisi, anggaran per bulan untuk setiap titik terlalu mahal namun koneksitas internet lambat.

Per bulan, biaya abodemen Jakwifi berkisar Rp 6 juta. Angka ini dinilai terlalu mahal jika dibandingkan kecepatan internetnya.

"Rp 6 juta per bulan itu kemahalan, katanya stabilitas jaringan mereka bisa tetap kuat walaupun banyak WiFi lain di sekitarnya, tapi pas kita reses lemot-lemot juga," ucap Mujiyono, Jumat (30/4/2021).

Selain itu, Mujiyono berpandangan, perluasan titik Jakwifi tidak menjadi prioritas seiring target pemerintah menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sehingga menurutnya, pemanfaatan Jakwifi tidak optimal.

"Sesuai dengan permintaan Pak Presiden meminta dimulai pembelajaran tatap muka serempak per Juli 2021, kira-kira Jakwifi enggak terlalu dibutuhkan untuk siswa PJJ," ucapnya.

Politikus Demokrat itu menuturkan jika anggaran untuk perluasan Jakwifi bisa direlokasi ke penambahan biaya untuk subsidi kuota internet melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau pemeliharaan infrastruktur sekolah yang tidak terpakai selama 1 tahun lebih.

"Anggarannya masukin saja ke tambahan kuota untuk KJP, bisa juga buat percepatan vaksin guru-guru, buat maintenance sekolahannya, penyediaan hand sanitizer tiap sekolah," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penyediaan Jakwifi, hotspot internet, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seiring kebijakan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19.

Gubernur Anies Baswedan menargetkan Jakwifi bisa terpasang di 9.000 titik. Pada Agustus 2020 Jakwifi sudah terpasang di hampir 5.000 titik.

Reporter: Yunita Amalia/Merdeka.com