DPR Belum Bisa Pastikan Rapat dengan Menhan soal Alutsista Digelar Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada hari ini, Senin (31/5/2021) siang.

Namun rapat yang semula diagendakan terbuka dan membahas anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu akhirnya dilaksanakan secara tertutup.

Rapat tertutup itu atas permintaan Wamenhan, M Herindra yang hadir mewakili Prabowo Subianto yang absen. Pembahasan mendalam akhirnya ditunda pada Rabu (2/6/2021) mendatang menunggu kehadiran Prabowo Subianto.

Soal pelaksanaan rapat lanjutan bersama Menhan, Komisi I DPR tidak bisa menjamin rapat itu nantinya digelar tertutup atau terbuka dan dapat diakses publik.

“Tergantung kesepakatan dengan Menhan,” kata Anggota Komisi I TB Hasanuddin saat dikonfirmasi, Senin (31/5/2021).

TB Hasanuddin pun membantah dugaan bahwa ada hal yang ditutupi dalam rapat Komisi I DPR bersama Kemenhan apabila digelar tertutup. “Enggak ada itu (yang ditutupi),” ucapnya singkat.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi menyebut pembahasan anggaran di komisinya memang lebih banyak dilakukan secara tertutup. “Kalau membahas anggaran biasanya tertutup,” ucapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Komisi I DPR menyayangkan Prabowo diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra. Prabowo serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto absen karena rapat terbatas di Istana.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon protes sebab isu yang akan dibahas hari ini seharusnya disampaikan Menteri Pertahanan langsung. Ia bilang, itu kewenangan konstitusi.

Effendi mengkritik alasan Prabowo dan Panglima TNI yang memilih rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan absen rapat kerja dengan DPR. Dia bilang, rapat kerja dengan DPR sama pentingnya.

"Padahal kita Rabu ada jadwal pak (rapat dengan Menhan) ya kita mudah-mudahan pak Menhan pak Panglima benar-benar hadir jangan alasan rapat terbatas rapat apa kek namanya, di sini juga penting kok, tidak hanya istana yang penting. Penyelenggara negara bertiga kita bukan hanya presiden," katanya.

Effendi sampai mengancam pemanggilan paksa jika Prabowo tak juga hadir pada rapat kerja di hari Rabu (2/6/2021) mendatang.

"Apa perlu kita panggil paksa. Kita memang punya ketentuan memanggil paksa pak, ada DPR bisa panggil paksa. Ini jangan kita hampir setahun tidak bertemu dengan Menhan di sini. Ya mohon maaf segala hormat. Ini kan masalah negara yang harus kita bahas," katanya.