Menko PMK Sebut Dana Calon Jemaah Haji 2021 yang Gagal Berangkat Masih Aman

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan dana haji para jemaah aman dan tidak digunakan pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat mendatangi wisuda online Universitas Gunadarma, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (6/6/2021).

Dia mengatakan, sudah dua kali calon jemaah haji Indonesia ditunda keberangkatannya. Menurutnya, mereka yang tidak berangkat pada tahun lalu, akan diberangkatkan dan menjadi prioritas untuk tahun depan atau 2022 mendatang.

"Mudah-mudahan tahun depan sudah diperbolehkan kita mengirim atau sudah memungkinkan mengirim jemaah haji ya itu saja," ujar Muhadjir.

Dia menjelaskan, telah memastikan semua dana haji aman karena dikelola badan yang independen, yakni Badan Pengelola Dana Haji (BKBH).

Dana haji tersebut, kata Muhadjir, diinvestasikan di sektor yang aman dan beresiko rendah.

"Kemudian saya pastikan bahwa semua dana haji itu aman, aman kenapa karena dikelola oleh badan yang independen badan pengelola dana haji atau BKBH yang itu adalah lembaga independen dan diinvestasikan di sektor sektor yang aman resiko rendah," kata Muhadjir.

Dia menuturkan, tidak ada satu pun dana haji dan yang diinvestasikan di sektor langsung, termasuk infrastruktur.

"Jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment, semua masih berupa surat- surat berharga investasinya dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syar'i," kata Muhadjir.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Muhadjir menegaskan, jemaah haji yang sudah menyimpan dana haji mendapatkan dan kemanfaatan, sehingga dana tersebut dikelola sedemikian rupa, diinvestasikan, sehingga ada manfaatnya.

Dia menegaskan, kemanfaatan atau keuntungannya akan diberikan kepada para calon jemaah yang belum berangkat.

"Jadi kalau nanti ini jamaah akhirnya juga belum berangkat tahun ini, nanti akan tetap akan menerima dana kemanfaatan karena dananya masih ada di BPKH itu," ucap Mahadjir.

Dia pun mengaku sudah melakukan peninjauan langsung dan bertemu BPKH, baik dewan pengawas maupun badan pengelolanya yang diawasi oleh Kementerian terkait, termasuk teknis Kementerian Agama (Kemenag) dan Kemenko PMK. Kemudian juga mendapatkan pengawasan dari BPK dan DPR RI.

"Jadi memang pengawasannya berlapis karena itu insya Allah mereka yang mengelola dana haji ini yang ada di BPKH amanah saya jamin Insya Allah," kata Muhadjir.

Muhadjir menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi, mulai dari faktor yang menjadi kendala hingga mencari jalan keluar.

Nantinya dalam waktu dekat akan diupayakan dalam waktu dekat melakukan evaluasi dan menyiapkan sejauh mungkin persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji, sehingga tidak terlalu dekat damam pengambilan keputusan.

"Ini sebetulnya kan masalahanya kan terutama karena kita masih berada dalam suasana pandemi, kemudian deadline dari Pemerintah Arab Saudi juga belum ada kepastian itu, sehingga kita hitung waktunya sudah tidak mungkin untuk membuat perencanaan yang cermat. Ingat ini menyangkut 220 ribu jemaah jadi tidak main-main, karena itu mohon dimaklumi kalau Pemerintah saat ini tidak akan mengirim karena secara teknis juga tidak mungkin dilakukan," pungkas Muhadjir.