Sehatkan Keuangan, Garuda Indonesia Harus Selesaikan Persoalan dengan Lessor

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan masalah yang menjadi penyakit PT Garuda Indonesia selama bertahun-tahun adalah persoalan dengan jasa leasing atau lessor.

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 22 Jun 2021, 16:32 WIB
Diterbitkan 22 Jun 2021, 16:31 WIB
Sehatkan Keuangan, Garuda Indonesia Harus Selesaikan Persoalan dengan Lessor
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. (Foto:Runi/Rni)

Liputan6.com, Jakarta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi sorotan publik karena kondisi keuangan maskapai semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Perseroan memiliki hutang mencapai Rp 70 triliun dan diperkirakan terus bertambah Rp 1 triliun tiap bulannya. Selain dampak pandemi Covid-19, persoalan lainnya yang membelit Garuda adalah terkait penyewa pesawat atau lessor.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan masalah yang menjadi penyakit PT Garuda Indonesia selama bertahun-tahun adalah persoalan dengan jasa leasing atau lessor. Menurutnya tidak ada jalan keluar lain selain Garuda Indonesia harus segera menyelesaikan permasalahannya dengan lessor untuk kembali bangkit menjadi maskapai nasional Indonesia.

“Apapun yang diperlukan dan sudah pasti tidak ada jalan keluar lainlah, kemplang-kemplang deh tuh lessor dibanding menghadapi karyawan bilang kalau mereka dipecat,” tegasnya ketika memimpin rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi PT Garuda Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2021).

Dikatakan politisi Gerindra tersebut, selama ini hal yang membuat Garuda kalah dalam perampingan anggaran terhadap lessor-lessor tersebut adalah dikarenakan mereka memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun menurutnya, hal itu absolut jika memang tidak memiliki unsur korupsi. Apabila terdapat unsur korupsinya, maka kapanpun perjanjian tersebut dapat dibatalkan sepihak.

 


Negosiasi dengan Lessor

Untuk itu Hekal menyetujui bahwa Garuda harus melakukan audit untuk tujuan tertentu agar hasilnya bisa dijadikan bernegosiasi dengan lessor di pengadilan internasional. 

“Kalau BPK menyatakan bahwa memang ada kerugian negara di situ, ya kita jadikan itu modal untuk di pengadilan di luar negeri. Karena saya semangatnya sama dengan teman-teman (Anggota Dewan) lainnya,” jelasnya.

Selain itu, menurut politisi dapil Jawa Tengah IX tersebut, Garuda juga harus melakukan efisiensi dengan cara mengoptimalisasi rute potensial dan melakukan perampingan terhadap kantor cabang yang bersifat excessive (berlebihan). 

Menurutnya Garuda harus segera membuat rencana jangka pendek dalam taraf perampingan, agar bisa bertahan dalam masa pandemi ini.

“Saya lihat rencana Garuda ingin begini, ingin begitu. Itu kita pikirkan nanti kalau masa depannya sudah tanda-tanda cerahnya sudah mulai kembali. Hari ini kan kita masih survival of the day. Saya ingin direksi memahami bahwa kami ingin Garuda survive. Saya sendiri tidak ikhlas kalau Garuda tutup di republik ini,” tandasnya.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya