Pimpinan DPR Minta Rencana Wajib Tes PCR untuk Semua Transportasi Dikaji Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, pemerintah bisa mengkaji kembali wacana mewajibkan tes PCR untuk semua moda transportasi. Sebab masih banyak masyarakat menilai harga tes PCR Rp 300 ribu terlalu mahal.

"Harga maksimal itu sudah ditentukan sebesar Rp300 ribu, tapi karena masih banyak yang keberatan kemudian dikaji lagi. Oleh karena itu mungkin dengan kajian yang lebih matang, itu harus dikeluarkan kebijakan," ujar Dasco di DPR RI, Rabu (27/10/2021).

Namun demikian, Dasco menilai untuk angkutan udara masih dibutuhkan syarat tes PCR. Hal ini supaya menghindari penularan antarpulau.

"Apa yang kemudian sebenarnya direncanakan pemerintah untuk PCR di angkutan udara saya pikir penting, karena ini untuk menghindari penularan Covid-19 antarpulau," ujar Dasco.

Menurut Dasco, paling penting pemerintah memikirkan bagaimana masyarakat mudah untuk mengikuti syarat menjalani tes PCR dahulu. Tata cara tes PCR perlu dibenahi.

"Kemudian mengenai tata cara PCR nya itu yang perlu gimana caranya supaya masyarakat bisa dengan mudah mengikuti persyaratan tersebut dan tidak membuat sesak ketika, melakukan penerbangan," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan wajib tes PCR Covid-19 di moda transportasi selain udara. Hal ini guna mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru," jelas Luhut dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin 25 Oktober 2021.

Presiden Jokowi meminta harga tes polymerase chain reaction atau PCR Covid-19 diturunkan menjadi Rp300.000. Selain itu, Jokowi meminta agar tes PCR untuk pelaku perjalanan pesawat dapat berlaku 3x24 jam.

"Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers, Senin (25/6/2021).

Luhut mengaku pemerintah mendapatkan banyak masukan dan kritik dari masyarakat terkait kebijakan PCR menjadi syarat naik pesawat di tengah situasi Covid-19 yang membaik.

Politikus senior Partai Golkar ini menjelaskan kebijakan ini diterapkan karena mobilitas penduduk mulai melonjak naik.

"Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat resiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com