Bertemu Jokowi, PM Malaysia Ingin Dilibatkan dalam Pembangunan di Kalimantan

Liputan6.com, Jakarta Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yakoob ingin kalangan bisnis dan ahli perniagaan dari negaranya dilibatkan dalam pembangunan di Kalimantan. Pasalnya, kata dia, wilayah Kalimantan yang sedang dibangun berbatasan dengan Sabah dan Serawak, Malaysia.

Hal ini disampaikan PM Malaysia usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021). Ini merupakan kunjungan perdana PM Ismail sejak menjabat pada Agustus 2021.

"Saya mohon kepada Bapak Presiden karena Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangun Kalimantan yang bersepadan dengan Malaysia yaitu, Sabah dan Serawak, saya mohon wisatawan Malaysia dan bisnis ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat dengan pembangunan di Kalimantan," kata PM Ismail dalam konferensi pers usai pertemuan yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

Dia meyakini pemindahan dan pembangunan Ibu Kota baru Indonesia di Kalimantan Timur merupakan langkah yang tepat. Malaysia pun memindahkan ibu kota negaranya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Malaysia siap untuk berkongsi pengalaman berkaitan hal ini dan juga syarikat-syarikat daripada Malaysia bersedia untuk berkerjasama dan turut serta untuk membangunkan projek yang berskala mega ini," jelasnya.

Dia menyebut bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang cukup istimewa. Ismail Sabri mengingatkan bahwa Malaysia-Indonesia akan merayakan 65 tahun hubungan diplomatik pada 2022.

"Saya percaya melalui hubungan yang matang ini, Malaysia dan Indonesia akan mampu mengukuhkan lagi perkesepahaman dan kerja sama yang sedia ada," ucap PM Malaysia.

Sementara itu, Jokowi berharap agar pemerintah Malaysia dapat memberikan izin pendirian Community Learning Center (CLC) untuk anak-anak TKI di Semenanjung Malaysia. Hal ini agar anak-anak Indonesia tetap bisa mendapatkan pendidikan.

"Kemudian, juga mengenai izin Community Learning Center di semenanjung bisa diberikan izinnya, sesuai prinsip hak pendidikan bagi semuanya," tutur Jokowi.