PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Belajar Sekolah Bisa Tatap Muka atau Jarak Jauh

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, sampai 24 Januari 2022.

Dalam perpanjangan kali ini, pembelajaran di sekolah dapat dilakukan secara tatap muka atau jarak jauh.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 tahun 2022 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan ini diteken oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Januari 2022.

"Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri," demikian bunyi Inmendagri sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinannya, Selasa (18/1/2022).

Kebijakan ini berlaku baik untuk daerah level 1, level 2, maupun level 3.

Disisi lain, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial di daerah PPKM level 3, diizinkan maksimal 25 persen work from office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

Untuk daerah level 2, WFO di sektor non esensial diperbolehkan maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. Kemudian, bagi perkantoran yang berada di daerah PPKM level 1 diizinkan melakukan WFO dengan kapasitas 75 persen.

Kendati begitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyarankan perusahaan untuk menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah, apabila masih mampu mencapai tingkat produktifitas. Luhut menyerahkan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan assesmen sendiri.

"Saya mengimbau opsi tersebut bisa diambil hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga kasus tetap terkendali," ucap Luhut dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 16 Januari 2022.

Dia juga mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk meminimalkan kegiatan rapat-rapat secara offline atau luring. Luhut meminta agar kementerian dan lembaga sebisa mungkin melakukan rapat atau pertemuan secara daring.

Sebelumnya, pemerintah memprediksi puncak kasus Covid-19 varian Omicron terjadi pada pertengahan Februari sampai awal Maret 2022. Pemerintah menyebut kenaikan kasus virus corona di DKI Jakarta bisa naik lebih tinggi apabila masyarakat tidak waspada.

"Berdasarkan prediksi yang kami lakukan, kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita semua tidak hati-hati," tutur Luhut.