Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Langkah tersebut dinilai akan membawa dampak positif untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Indonesia.
Dekan Fakultas Perikanan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Djanib Achmad ikut mengomentari visi besar Jokowi itu. Menurutnya, ketika Indonesia berhasil menjadi poros maritim dunia, sumber daya perikanan dan kelautan bakal dikelola jauh lebih baik.
“Jadi selama ini belum ada kebijakan yang kuat menyangkut dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan kita. Kita berharap dengan kebijakan yang baru ini, kebijakan poros maritim kemudian memperkuat kebijakan semua kepala daerah menjadi tahu dan memiliki keinginan kuat untuk melakukan satu terobosan tentang pengelolaan perikanan dan kelautan kita,” ujar Djanib dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1/2022).
Advertisement
Djanib juga memuji langkah cepat Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ia melihat, laut adalah gerbang ekonomi yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Baca Juga
“Sehingga ini kebijakan yang bagus. Mudah-mudahan dengan adanya program Indonesia sebagai poros maritim dunia itu membuka cakrawala baru kita bahwa ternyata ekspektasi ekonomi itu di laut,” ujar Djanib.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Berdampak pada Kesejahteraan
Lebih lanjut Djanib menilai kebijakan Jokowi ini akan langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Khususnya para warga yang bermukim di daerah pesisir.
“Karena kita punya potensi. Kalau itu terjadi maka eksekusi APBN dan APBD harus mengarah ke sana. Kemiskinan paling besar di wilayah pesisir, para nelayan. Kalau itu (kebijakan) mau diangkat, akan mengangkat hajat hidup (warga pesisir,” ujar Djanib.
Presiden Jokowi sudah menyiapkan lima pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di antaranya adalah memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggungjawab, dan terakhir memproyeksikan kepentingan nasional melalui leadership Indonesia di dunia Internasional.
Advertisement