Jokowi: Perubahan Iklim Dunia Akan Semakin Mengerikan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana terus ditingkatkan. Pasalnya, kata dia, perubahan iklim dunia arahnya akan semakin mengerikan hingga memunculkan bencana yang sebelumnya tak terduga.

Oleh sebab itu, Jokowi mengajak semua pihak bersama-sama meningkatkan infrastruktur untuk kurangi risiko bencana. Misalnya, dengan melakukan vegetasi penghambat ombak tsunami atau taifun (typhoon).

"Karena kita tahu perubahan iklim dunia nanti arahnya akan semakin mengerikan. Semua negara juga sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada karena perubahan iklim," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (23/2/2022).

Dia juga meminta agar jalur evakuasi terus disiagakan. Selain itu, Jokowi mengingatkan agar instrumen peringatan dini dicek dan di-upgade atau ditingkatkan secara rutin.

"Jalur evakuasi harus terus disiagakan, instrumen-instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin, ini yang sering kita tidak disiplin di sini. Cek secara rutin," kata Jokowi.

Jokowi paham bahwa tidak semua pengadaan alat peringatan dini dilakukan oleh BNPB. Namun, dia meminta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian terkait untuk menjalankan tugas tersebut.

"Karena ini sekali lagi menyangkut keselamatan rakyat," ucap dia.

Di sisi lain, dia menilai ada beberapa bencana yang sebenarnya bisa dicegah atau dikurangi seperti, banjir dan longsor. Jokowi menuturkan banjir dan longsor bisa dicegah dengan melakukan penghijauan dan penanaman vegetasi.

Dia pun meminta agar penanaman vetiver di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB) terus digalakkan. Kemudian, pencegahan banjir dan longsor dapat dilakukan dengan pelestarian lingkungan, membangun bendungan, pedalaman sungai hingga saluran air.

"Ini harus dilakukan secara sinergis antara BNPB dengan kementerian lembaga terkait, termasuk pemda dan masyarakat," ujar Jokowi.