Menguak Orkestra Wacana Penundaan Pemilu 2024, Siapa Dirigennya?

Liputan6.com, Jakarta - Penundaan Pemilu 2024 menjadi wacana yang berembus kencang dan menimbulkan polarisasi. Menilai hal itu, pengamat Politik, Pangi Chaniago, mengatakan, penundaan Pemilu adalah sebuah manuver yang menabrak konstitusi.

"Menurut saya, ada dugaan arsitek desain penundaan pemilu ada tangan-tangan pemerintah. Apakah para orkestrator sederatan nama-nama di atas itu tadi sedang menampar muka presiden? Apakah sedang mencari muka presiden? Atau sedang menjerumuskan presiden dalam situasi yang sulit?," tanya Pangi dalam siaran tertulisnya, Kamis (17/3/2022).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri pernah mengategorisasi para pihak yang mewacanakan hal itu, sebagai golongan yang ingin mendiskreditkan kredibilitasnya terhadap konstitusi dan semangat demokrasi.

Oleh karena itu, Pangi menyakini, para ketua umum partai dan bahkan orang terdekat presiden yang mendorong wacana penundaan Pemilu tidak pantas lagi disebut sebagai negarawan.

"Ini miris mereka yang harusnya menjaga kualitas demokrasi kita, justru menjadi rayap demokrasi," kritik Pangi.

Diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 diawali dari Menteri Investasi Indonesia dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, yang mengatasnamakan pengusaha. Namun, Bahlil tidak menjelaskan, siapa sosok para pengusaha itu.

Selanjutnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar meminta agar Pemilu ditunda 1 atau 2 tahun, katanya menyuarakan perwakilan dari bisnis para UMKM, meminta agar pemilu ditunda. Namun kembali lagi, siapa pebisnis UMKM yang meminta hal itu juga masih misteri.

Kemudian ada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartato, katanya saat berkunjung ke daerah Siak, menemui petani Sawit dan mendengar aspirasi dari petani tersebut yang meminta hal senada. Alasannya, harga sawitnya lagi bagus, mungkin khawatir kalau presiden ganti, harga sawit anjlok.

Tak hanya sampai di situ, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, sebagai partai yang lahir di era reformasi, turut menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Selain itu ada barisan pendukung di inner circle Jokowi yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, membuat gempar dengan klaim big data 110 juta suara rakyat menginginkan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Klaim Luhut ini berdasarkan dari yang diserap dari pengguna sosial media.

"Ayo kita tantang Luhut expose data tersebut, berani kalau bukan manipulasi data? Saya hakul yakin bentangan emperis tadi, tone suaranya sama, ada kekuatan lain yang mengkondisikan agar orkestranya sama," ucapnya.

"Dari sederetan nama tadi mulai dari Bahlil, Muhaimin, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartato, dan terakhir Luhut adalah aktor orkestra wacana penundaan pemilu," pungkas Pangi.