Buntut Viral Anggota DPR Nonton Video Porno Saat Rapat, MKD Bakal Panggil HM

MKD segera memeriksa anggota DPR dari Fraksi PDIP berinisial HM yang viral kedapatan menonton video porno saat rapat.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 12 Apr 2022, 20:49 WIB
Diterbitkan 12 Apr 2022, 20:49 WIB
Ilustrasi Video Porno
Ilustrasi Video Porno. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman menyatakan pihaknya akan memanggil anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) berinisial HM yang diduga menonton video porno saat rapat Komisi IX beberapa waktu lalu.

"Kami pastikan kami akan memanggil anggota yang bersangkutan, ya segera. Kalau tidak sempat di masa sidang ini, di masa sidang besok. Untuk meminta keterangan, konteksnya apa," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (12/4/2022).

Habib menyebut, pemanggilan itu untuk meminta penjelasan HM terkait video dirinya menonton konten porno yang sempat beredar dan viral di media sosial. Selanjutnya, MKD akan menggelar rapat pleno untuk menentukan proses sidang etik.

"Nanti baru setelah jelas duduk masalahnya, kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan proses persidangan selanjutnya seperti apa," kata dia.

Politikus Gerindra itu menyebut, konfirmasi dari Fraksi PDIP bahwa benar anggotanya yang dalam video rapat itu susah cukup menjadi bukti MKD untuk memanggil HM.

"Sekarang sudah jelas karena tadi saya dengar Pak Bambang Wuryanto tadi sudah mengkonfirmasi bahwa itu ada anggota DPR dari partai yang bersangkutan. Bagi kami, itu sudah cukup untuk memanggil orang yang diduga membuka konten porno itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto membenarkan bahwa anggotanya yang terekam menonton video porno saat rapat.

"Kita merasa bukan mau menyalahkan ini kan kawan kita ini menerima WA, yang kita klarifikasi dengan fraksi, menerima WA. WA dibuka refleks ternyata ada video itu. Video dibuka isinya itu difoto di atas," kata Bambang.

Diduga Dijebak

Rapat paripurna DPR pengesahan calon anggota KPU dan Bawaslu, Jumat (18/2/2022). (dok Humas DPR RI)
Ilustrasi rapat DPR - Rapat paripurna DPR pengesahan calon anggota KPU dan Bawaslu, Jumat (18/2/2022). (dok Humas DPR RI)

Politikus PDIP yang akrab disapa Bambang Pacul itu menyebut anggotanya tersebut dijebak kemudian sengaja difoto dari atas balkon ruang rapat. Karena itu, dia mengimbau kepada seluruh anggota dewan agar berhati-hati.

"Tolong anggota dewan musti hati-hati kalau menerima WA kemudian isinya video jangan tergesa-gesa dibuka. Karena kalau ini bagian dari jebakan nanti dipoto dari atas. Dikatakan orang nonton video," kata dia.

Pacul mengaku sudah mengkonfirmasi langsung kepada pelaku. Bahkan anggota Fraksi PDIP berinisial HM itu sampai menangis.

"Oh iya dong (konfirmasi) yang kayak gini kita cukup peka. Kan kasian dia yang bersangkutan sampai nangis. Sampai nangis," kata dia.

Pacul pun menegaskan, atas kasus ini pihaknya tak akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.

"Sanksi itu opo? Ini proses opo? Kalau yang diceritakan tadi seperti yang bersangkutan kayak begitu kamu tega beri sanksi? Yang benar saja. Kita ini high profile pejabat tinggi negara, hati-hati lah kepada seluruh teman," kata dia.

Ketua DPR Akan Cek

Tok, Puan Maharani Resmi Jadi Ketua DPR 2019-2024
Ketua DPR RI 2019-2024 Puan Maharani mengetuk palu saat memimpin sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Sesuai hasil rapat konsultasi dan perwakilan parpol pimpinan DPR Puan Maharani dari PDIP resmi sebagai Ketua DPR RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Ketua DPR RI yang juga kader PDIP, Puan Maharani menyatakan akan mengecek soal kabar ada anggota parlemen yang nonton video porno saat rapat.

"Kita akan tidaklanjuti dulu. Kita cek dulu kebenarannya dan alasan-alasannya itu dulu," kata Puan saat ditemui di sekolah kader PDIP, Jakarta, pada Minggu 10 April 2022 lalu.

Telah beredar video amatir yang merekam seorang anggota DPR RI tengah menonton video porno di ponselnya, viral di media-media sosial. Anggota DPR itu melakukan aksi tak senonoh saat mengikuti sidang Panitia Kerja Vaksin Covid-19 dan terdengar suara anggota DPR sedang membahas tentang vaksin Covid-19.

Permasalahan vaksinasi saat ini tengah menjadi sorotan Panja. Program vaksinasi lanjutan (booster) yang dilakukan pemerintah tidak satupun menggunakan vaksin halal.

Selain itu, permasalahan vaksinasi lainnya yakni akan digunakannya vaksin yang telah kedaluwarsa untuk disuntikan ke dalam tubuh masyarakat. Menurut sebagian besar anggota Panja, hal itu sangat berbahaya bagi rakyat.

 

Perang Psikis

Menag Paparkan Skema Pelaksanaan Haji Tahun 2021
Ilustrasi rapat DPR - Suasana rapat kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan vaksinasi jemaah haji. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago mendorong Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI tetap kompak dan fokus dalam bekerja menuntaskan permasalahan vaksinasi sampai diadakannya vaksin halal dan vaksin buatan dalam negeri oleh pemerintah.

Dia juga meminta anggota Panja tidak terpengaruh dengan ulah anggota Dewan yang tertangkap tengah menonton video porno saat rapat Panja, yang saat ini tengah menjadi perhatian Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Menurutnya, ulah oknum tidak bisa menjadi penilaian moral keseluruhan anggota DPR RI.

"Video itu disebar sebagai perang psikis kepada anggota Panja, agar tidak menekan para pihak yang sudah tidak on the track terkait isu vaksin kedaluwarsa, vaksin dalam negeri, dan vaksin halal," katanya, Senin (11/4/2022).

Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting ini menduga para pihak yang berkepentingan ini merasa terganggu bisnisnya. Sehingga diduga ada mafia vaksin, yang ingin menyerang moral anggota Panja Vaksin.

"Beberapa dalam sidang Panja vaksin sudah terlihat bagaimana Kemenkes, BPOM, Kemenlu, Kemenkeu dan Biofarma terlihat lemah, asal-asalan, cenderung koruptif dan ada potensi kerugian negara. Ada upaya pertahankan vaksin dari luar sehingga sama sekali tidak memperhatikan vaksin dalam negeri dan faktor kehalalan," tegasnya. 

Infografis Anggaran Fantastis Pergantian Gorden dan Pengaspalan di DPR. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Anggaran Fantastis Pergantian Gorden dan Pengaspalan di DPR. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya