Anies Sebut Jakarta Berkontribusi 17 Persen Terhadap Perekonomian Nasional

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 17 persen. Hal tersebut, kata Anies, membuat DKI Jakarta menjadi daerah dengan konsumsi pangan yang tinggi.

"Jakarta berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 17% dan menjadi salah satu daerah yang konsumsi pangannya sangat tinggi. Sehingga untuk memenuhinya, Jakarta harus berkolaborasi dengan daerah produsen (sentra produksi)," kata Anies melalui akun resmi @aniesbaswedan, Senin (13/6/2022).

Sehingga lanjut Anies, Pemprov DKI melakukan kerja sama dengan berbagai sentra produksi untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warga DKI.

"Alhamdulillah, BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya, bekerja sama dengan Gapoktan Sari Makmur, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung Timur, Provinsi Lampung," kata Anies.

Anies menyebut nantinya food station akan menyerap semua hasil panen dari Gapoktan Sari Makmur, baik berupa Gabah Kering Panen (GKP) dan Beras Pecah Kulit (PK). Dia juga memastikan hasilnya akan dijual dengan harga yang menguntungkan petani.

"Kerja sama ini melingkupi hasil di lahan seluas 150 hektar dengan produktivitas 6 ton per hektar. Sementara, potensi hasil mencapai 900 ton GKP dan 450 ton beras," katanya.

"Sebagai wujud konkrit kerja sama, dalam kesempatan itu langsung direalisasikan pengiriman perdana beras Pecah Kulit Varietas Ciherang sebanyak 10 ton," lanjut Anies. 

Selain kerja sama Food Station Jakarta dengan Gapoktan Sari Makmur, Pemprov Jakarta melalui BUMD pangan juga melakukan kerja sama dengan Pemkot Metro Lampung.

Kerja sama tersebut antara lain melakukan pengiriman perdana 30 ekor sapi dan telur oleh Perumda Dharma Jaya. Juga dilakukan pengiriman produk olahan makanan yang diproduksi UMKM setempat oleh Perumda Pasar Jaya.

"Hanya melalui kerja sama dengan sentra produksi, pasokan pangan bagi masyarakat Jakarta dapat terjamin. Semoga menjadi kolaborasi berkeadilan yang menguntungkan bagi kedua kota," jelas Anies Baswedan. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mendoakan agar Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjodoh dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Lewat akun Instagram-nya, @jazilulfawaid_real, foto Cak Imin disandingkan dengan foto Anies. "Bersatu untuk umat. Capres dan cawapres 2024. Koalisi Semut Merah," bunyi keterangan unggahan di akun tersebut, dikutip Senin (13/6/2022).

Jazilul menempatkan Cak Imin sebagai capres, sedangkan Anies sebagai cawapresnya. Namun, apabila membandingkan elektabilitas keduanya di sejumlah lembaga survei, Anies Baswedan jauh lebih tinggi dibanding Cak Imin.

Ditanya soal unggahan tersebut, Jazilul menyebut foto itu ibarat doa agar keduanya berjodoh maju di Pilpres 2024. "Doa semoga nanti berjodoh," kata Jazilul.

Ia menyebut pemasangan Cak Imin-Anies juga atas dasar dan saran dari salah satu kiai PKB. "Saya juga dapat pesan dari salah seorang kiai," ujarnya.

Meski demikian, Jazilul mengaku belum ada rencana pertemuan khusus PKB dengan Anies untuk membahas Pilpres 2024. "Belum, sabar" jelasnya.

Sementara itu, polisi segera menggadakan gelar pekara terkait bendera bertuliskan kalimat tauhid terlihat pada acara 'Deklarasi Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029'.

Acara digagas Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Juni 2022.

"Nanti akan kita lakukan gelar perkara karena kan kalau kita, saya tidak menangani masalah deklarasinya ya saya hanya menangani adanya keributan dan keributan itu dipicu karena adanya bendera yang diduga HTI, itu yang kami tangani," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto saat dihubungi, Jumat, 10 Juni 2022. 

Budhi menerangkan, penyidik telah menyita bendera bertuliskan kalimat tauhid yang menjadi pemicu keributan. Budhi kembali menegaskan, itu bukanlah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Jadi sesuai dengan barang bukti yang kami amankan dan kami dapatkan dari sekuriti dan panitia itu bukan bendera HTI. Artinya kalau perbuatan pidananya kan kalau mengibarkan bendera organisasi yang terlarang itu baru unsur pidana," ujar dia.

Budhi menerangkan, pihaknya masih mendalami kasus ini. Gelar pekara akan dilakukan guna menentukkan langkah selanjutnya. "Karena ini masih proses lidik untuk menentukan ini lanjut atau tidak (kasusnya)," ujar dia.