DPR Optimis Membaiknya Kinerja Kejagung Pengaruhi Penegakan Hukum

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menilai semakin membaiknya kinerja Kejaksaan Agung atau Kejagung belakangan, memiliki keterkaitan dengan komitmen penegakan hukum dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Seperti diketahui, Kejagung dari berbagai survei, termasuk yang dirilis paling terbaru dari Indikator Politik Indonesia, mendapatkan kepercayaan publik tertinggi dari lembaga penegak hukum lain.

"Jokowi itu contoh dari segala contoh. Hidupnya sederhana, bersih, belum pernah kena isu macam-macan. Tentu dengan mudah memerintahkan aparat di bawahnya (termasuk Kejaksaan),” kata Wayan dalam keterangannya, Sabtu (18/6/2022).

Dia optimistis penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, semakin membaik. Saat ini, Wayan mencontohkan, perbaikan telah dilakukan secara bertahap di seluruh sektor.

"Harus kita akui kalau Pak Jokowi memperhatikan hukum tanpa pandang bulu," ungkap Jokowi.

Wayan juga mengapresiasi penerapan keadilan restoratif yang kini semakin digencarkan pada periode ST Burhanuddin.

Keadilan restoratif, menurut Wayan, menjadi wujud dan manifestasi kembali bagaimana hukum yang manusiawi dijalankan.

"Restorative justice ini melindungi keadilan, karena semua pihak tidak ada yang mengeluh setelah diputuskan," kata Wayan.

Soal kinerja Kejaksaan, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie juga menilai kinerja Kejagung di bawah pimpinan ST Burhanuddin semakin agresif menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi dinilai cukup tertinggal di belakang Kejaksaan dalam penindakan korupsi.

“Kejaksaan di bawah Pak Burhanuddin semakin agresif, termasuk dalam mengembangkan kebijakan restorative justice. Ini hal baik, sehingga lebih menonjol Kejaksaan,” kata Jimly.

Massa aksi unjuk rasa mengatasnamakan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) menggelar demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2022).

Mereka mengaku mengapresiasi pengusutan kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan turunannya.

"Kami mendukung Kejagung untuk memeriksa pejabat yang lebih tinggi sampai di level menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi," tutur Koordinator aksi Rizki Akbarianto kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2022).

Menurut Rizki, selain telah menetapkan sebagai tersangka dari pihak swasta, Kejagung juga berani menyematkan status itu kepada Dirjen Kemeterian Perdagangan (Kemendag). Tidak ketinggalan pemeriksaan juga menyasar pejabat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Ini langkah pemberantasan korupsi yang patut terus didukung. Termasuk dengan terus mendalami perkara dengan memeriksa pejabat yang lebih tinggi, tak terkecuali menteri," jelas dia.