Pemprov Jabar Sebut Pembabatan Hutan Jadi Penyebab Banjir di Garut

Langkah penanganan banjir Garut harus dilakukan melalui edukasi masyarakat di wilayah hulu sungai.

oleh Liputan6.com diperbarui 18 Jul 2022, 07:10 WIB
Diterbitkan 18 Jul 2022, 07:10 WIB
Kondisi Pemukiman Warga Pasca Banjir Garut
Sejumlah orang memeriksa kondisi pasca banjir bandang Garut di kawasan Cimacan, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Sabtu (16/7/2022). Saat ini mayoritas korban terdampak banjir di blok Cimacan membutuhkan pakaian ganti dan selimut penghangat buat warga. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

 

Liputan6.com, Jakarta- Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan telah mendapatkan informasi adanya pembabatan hutan di hulu sungai sehingga menjadi salah satu terjadinya bencana banjir di Kabupaten Garut.

"Menurut informasi yang kami terima, ada pembabatan hutan (di daerah hulu). Hutan produktif harus rasional sehingga pada saat hujan datang tidak berdampak seperti ini," kata Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau daerah terdampak banjir di Garut Kota, Kabupaten Garut, Minggu 17 Juli 2022.

Ia menuturkan langkah penanganan banjir harus dilakukan melalui edukasi masyarakat di wilayah hulu sungai, terlebih adanya laporan bahwa banjir dampak dari alih fungsi lahan di hulu sungai.

Ia menegaskan sama pentingnya dilakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap para perusak lingkungan baik perorangan maupun korporasi.

Pak Uu sapaan akrab Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan, warga Kampung Dayeuhandap bukan pertama kalinya mengalami musibah banjir. Untuk itu, warga agar mau berpindah lokasi hunian ke daerah yang lebih aman.

"Kami meminta kepada masyarakat, khususnya yang ada di sepanjang sungai ini, daerah yang dianggap berbahaya, mohon kesadarannya agar pindah ke tempat yang lebih aman," kata Uu.

Ia menyampaikan terkait usulan dipindahkan itu sudah ditanyakan langsung kepada masyarakat korban banjir Garut. Hasilnya ada yang menerima, ada juga yang menolak, alasannya karena tanah pribadi.

"Saya sudah bertanya ke masyarakat, ada yang mau, ada yang menolak, karena itu tanah pribadi. Namun diminta pindah bukan berarti tanahnya akan diambil oleh pemerintah, akan tetapi demi keselamatan," katanya yang dikutip dari Antara.

 

Ia menuturkan langkah penanganan banjir harus dilakukan melalui edukasi masyarakat di wilayah hulu sungai,

Serahkan Bantuan Korban Banjir

Uu dalam kunjungannya menyerahkan bantuan untuk penanggulangan bencana banjir dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp198.650.550, kemudian CSR BJB senilai Rp100 juta, selanjutnya bantuan suplai sembako, lauk pauk, air minum, tambahan gizi, kebutuhan anak-anak, selimut, dan alat kebersihan dari BPBD Jabar.

Terkait jembatan penghubung kampung yang terputus akibat banjir, kata Uu, juga akan menjadi prioritas untuk segera diperbaiki agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.

"Sebenarnya pemerintah sudah ada program untuk merevitalisasi sungai ini. Namun dikarenakan adanya jembatan yang hancur, tidak menutup kemungkinan anggaran yang ada akan dialokasikan untuk perbaikan jembatan tersebut," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya