Petaka Pesawat Jeju Air Hangus Terbakar di Bandara Muan Korsel, Penyelidikannya?

Soal Tarif Ojek Online, Jokowi Minta Menhub Dengar Suara Rakyat

Pemerintah kembali menunda kenaikan tarif ojek online (ojol). Presiden Jokowi meminta Menhub mempertimbangkan suara rakyat terkait rencana kenaikan tarif tersebut.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 29 Agu 2022, 17:09 WIB

Diterbitkan 29 Agu 2022, 17:08 WIB

Jokowi Terima Perwakilan Ojek Online di Istana

Suasana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan perwakilan ojek online di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3). Mereka meminta pemerintah membantunya berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya masih membutuhkan waktu terkait keputusan kenaikan tarif ojek online (ojol).

Pasalnya, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemerintah mendengarkan suara rakyat bagi pengguna maupun pengemudi ojol sebelum menaikkan tarif.

"Ojek saya belum bisa sampaikan hari ini. Saya masih ada waktu satu minggu untuk bicara dengan mereka. Arahan pak Presiden adalah satu, bahwa rakyat ini didengar suaranya, masyarakat pengguna ojek, pengendara ojek kita dengar. Makanya kita butuh waktu," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8/2022).

Menurut dia, hal ini agar kebijakan pemerintah tidak dianggap menguntungkan salah satu pihak. Sehingga, Budi menyampaikan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub akan turun ke sejumlah daerah untuk mendengar aspirasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Supaya enggak ada missed, nanti kita menguntungkan pengendara ojek, penumpangnya marah, atau sebaliknya. Jadi kita ajak semua untuk bicara," ujarnya.

"Bahkan Pak Dirjen, Pak Direktur road show ke Purwakarta, terutama kota-kota besar seperti Surabaya, Medan. Kita tanya, kita diskusi dengan kelompok-kelompok itu," sambung Budi.

Budi menuturkan bahwa Kemenhub sudah melakukan survei terkait tarif ojol. Bahkan, Kemenhub juga meminta pendapat serta masukan kepada semua stakeholder hingga Polri terkait tarif ojol.

"Semua stakeholder juga memberikan suatu pendapat, bahkan Polri juga memberikan suatu masukan kepada kami seperti apa mestinya pengenaan tarif ojol itu," pungkae Budi Karya.

Kemenhub Tunda Kenaikan Tarif Ojol

Ojek daring mengangkut penumpang melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (19/8/2022). Kementerian Perhubungan menunda pelaksaan aturan tentang tarif ojek daring yang semula akan diterapkan pada 14 Agustus 2022 menjadi 30 Agustus 2022 yang bertujuan memperpanjang masa sosialisasi terhadap tarif baru kepada para pemangku kepentingan karena moda angkutan daring berkaitan dengan masyarakat luas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menunda kenaikan tarif ojek online (ojol) yang rencananya akan diberlakukan pada 29 Agustus 2022. Ini merupakan penundaan kedua setelah sebelumnya pada 10 Agustus juga ditunda.

Rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

"Keputusan penundaan ini mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penundaan itu dibutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan, sekaligus melakukan kajian ulang agar didapat hasil yang terbaik," jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/8).

Menurut Adita, Kementerian Perhubungan masih terus berkoordinasi, dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pakar transportas mengenai tarif ojek online ini.