Usai Dilengserkan Jadi Ketum PPP, Suharso dan Mardiono Tetap Harmonis

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum bukan berarti partai berlambang Kabah ini mengalami perpecahan internal. Pemberhentian Suharso merupakan hasil diskusi panjang internal partai agar ketua umum fokus urusan partai saja tidak di pemerintahan.

Adapun, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022 lalu, telah memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum. Suharso digantikan oleh senior PPP yakni, Muhammad Mardiono.

"Jadi jangan dibayangkan PPP pecah. PPP terbelah. Insyallah tidak. Karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai yang memang itu diinginkan oleh struktur partai di tingkat wilayah dan juga tingkat cabang-cabang," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Arsul menuturkan, Suharso dengan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga saling bersahabat. Sehingga tidak akan terjadi perpecahan.

"Insha Allah tidak. Ini sekali lagi bukan perpecahan. Karena antara pak Mardiono dan Suharso ini kan seoramg sahabat," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Suharso pun disebut mengetahui akan diberhentikan. Suharso sudah dihubungi mengenai keputusan tersebut.

"Pak Suharso tahu. Cuman beliau, jadi jangan dibayangkan kami tidak berkomunikasi dengan pak Suharso. Enggak lah, ada komunikasi ya itu bahkan sempet telponan lah pak Suharso dengan pak Mardiono," jelas Arsul.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022 memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Mukernas juga memutuskan Muhammad Mardiono juga ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP. Ketua Penyelenggara Mukernas sekaligus Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar.

“Dalam forum Mukernas itu memang ada keputusan untuk mengangkat Pak Haji Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP. Ini apakah kemudian artinya Pak Suharso Monoarfa dipecat atau diberhentikan, jawabannya tidak,” kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022).

“Jadi jangan dibayangkan PPP pecah. PPP terbelah. Insyallah tidak. Karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai,” sambung Arsul.

Arsul menyebut internal partai berlogo Kabah ini sudah lama ada diskusi dan muncul riak yang ingin agar konsolidasi partai bisa lebih dimasifkan, sehingga perlu ketua umum yang fokus tak rangkap jabatan di pemerintahan.

“Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui. Kemudian sedikit ketegangan antara Pak Suharso dengan majelis-majelis. Tapi saya kira yang diputuskan tadi malam di Mukernas itu bukan, bagi saya itu titik puncak dari katakanlah riak-riak,” jelasnya.

Menurut Arsul, dari 34 DPW se-Indonesia, hadir 30 DPW dan sepakat mengganti Suharso dari posisi ketua umum partai bernuasa hijau ini.

“Yang empat tidak hadir bukan karena tidak mau hadir, tapi karena enggam dapat tiket pesawat aja,” ujarnya.

Pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP merupakan kumpulan dari masalah di internal. Dari masalah elektabilitas PPP yang jeblok jelang pemilu hingga pernyataan kontroversial Suharso soal amplop kiai yang memicu kemarahan banyak pihak.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, masalah pernyataan amplop kiai menjadi pemicu. Akibat pernyataan tersebut, tiga majelis PPP dua kali mendesak Suharso untuk mundur dari partai. Ketegangan antara Suharso majelis PPP mendorong digelarnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang memberhentikan Suharso dan mengukuhkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

"Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai faktor pendorong bukan penentu," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Akhirnya, Partai Persatuan Pembangunan menggelar Mukernas untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Dalam forum Mukernas, 30 DPW yang hadir menginginkan ada pemisahan fungsi dan tugas ketua umum. Ketua umum diminta fokus untuk konsolidasi dan tugas kepartaian. Tidak menjalankan fungsi di pemerintahan sebagai menteri.

"Jadi itu dominasi kesadaran dan keinginan agar ada diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi dari fungsi kepartaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsolidasi untuk memfokuskan kerja kepartaian dengan katakanlah fungsi-fungsi yang diemban pimpinan partai yang ada di pemerintahan," ujar Arsul.

Sejak lama di internal PPP menginginkan ketua umum tidak rangkap jabatan sebagai menteri. Diskusi di internal PPP sudah lama digaungkan dan Suharso juga sudah dengar.

"Kalau yang menjadi pimpinan ppp itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan pak Suharso juga sudah mengetahui," ujar Arsul.

Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 2024. Arsul mengungkap elektabilitas PPP yang jeblok menjelang 2024. Dalam beberapa survei, elektabilitas PPP disalip oleh Perindo.

"Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana," ujar Arsul.

"Bukan tidak menyalahkan Pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokonya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh," tegas anggota Komisi III DPR RI ini. 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com