Demo Tolak Kenaikan BBM, DPP Gema Keadilan: Keputusan Tanpa Empati

Liputan6.com, Jakarta - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM digelar oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam DPP Gema Keadilan di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Pantauan Liputan6.com, massa aksi tiba pukul 12.15 WIB setelah sebelumnya berkumpul di Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB.

Presiden Gema Keadilan, Indra Kusumah, mengatakan masa aksi akan terus berdatangan hingga 200 orang dari DPP Gema Keadilan se-Jabodetabek. Mereka menuntut dibatalkannya kebijakan terkait kenaikan harga BBM.

"Tuntutannya cuma satu turunkan kenaikan harga BBM karena ini keputusan tanpa empati," kata Indra.

Selain dinilai tak berempati dengan kondisi masyarakat Indonesia, kebijakan menaikan harga BBM juga disebut tak masuk akal lantaran harga minyak dunia turun.

"Harga dunia sedang turun, negara lain menurunkan harga BBM, Malaysia, Amerika tapi justru kita menaikkan," ucap dia.

Kenaikan harga BBM juga dipandang Indra bakal menyulitkan karena baru pulih dari kondisi pandemi Covid-19. Naiknya harga BBM, kata Indra juga akan berdampak pada naiknya semua bahan kebutuhan pokok.

"Kemudian masyarakat juga dalam kondisi kesulitan tertatih-tatih pasca pandemi tiba-tiba dihantam dengan kenaikan harga BBM. Ini akan berdampak pada kenaikan semuanya, akan menyulitkan," jelas dia.

Lebih lanjut, Indra menyampaikan kebijakan menurunkan harga BBM jadi salah satu cara pemerintah membayar utang negara dengan mengambil uang rakyat.

"Pajak dinaikkan, subsidi dicabut agar pemerintah dapat biaya bayar utang selain dengan berutang lagi karena itu akan menjadi lingkaran setan," ujar dia.

Indra mengatakan, masa aksi Gema Keadilan berencana melanjutkan aksi di Istana Negara apabila kondisinya memungkinkan. Saat ini, orasi tuntutan masih disampaikan Gema Keadilan di sekitaran Patung Kuda.

"Kita lihat nanti apakah bisa ke istana atau tidak. Untuk sekarang kita terhalang di Patung Kuda," kata dia.

Partai Buruh mendesak DPR membentuk panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) terkait kenaikan harga BBM.

Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal kebijakan pemerintah soal BBM perlu ditinjau ulang.

"Memang kita menginginkan aksi di DPR ini, DPR membentuk panja dan pansus BBM. Pintu masuknya gampang," ucap dia di Gedung DPR/MPR hari ini, Selasa (6/9/2022).

Said membandingkan antara Pertamina dengan perusahaan sektor hilir minyak dan gas bumi lainnya seperti PT Vivo Energy Indonesia.

"Kenapa Vivo bisa Rp 8.900, kenapa Pertalite Rp 10 ribu, kenapa Malaysia dengan Ron lebih bagus bisa Rp 7 ribuan," ujar dia.

Said mengaku telah berkoordinasi dengan perwakilan Vivo. Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tujuan untuk mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

"Vivo menjelaskan ke kita itunggan-itungan pertamina itu cari untung di atas penderitaan rakyat. Kenapa Vivo bisa walaupun ron-nya lebih rendah. Kalau gitu kita bikin premium," ujar dia.

Karena itu, Said menunggu sekali peran DPR. Menurut dia, anggota DPR tidak perlu lagi mengundang perwakilan buruh untuk berdialog.

"Tidak perlu kita masuk ke dalam. Mereka keluar, menyatakan sikap, bentuk panja atau pansus," ujar dia.