Dianggap Menyengsarakan Rakyat, KNPI Jakarta Tolak Kenaikan Harga BBM

Ronny Bara Pratama menegaskan pihaknya menolak kenaikan harga BBM tersebut. Pasalnya, menurut dia kenaikan harga BBM akan disusul juga dengan kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 06 Sep 2022, 21:02 WIB
Diterbitkan 06 Sep 2022, 21:02 WIB
Harga BBM Naik, Pertalite Jadi Rp 10.000, Pertamax Jadi 14.500, Solar Jadi 6.800
Sejumlah kendaraan mengantri di SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi, Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) DKI Jakarta angkat bicara terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dilakukan pemerintah.

Ketua DPD I KNPI DKI Jakarta, Ronny Bara Pratama menegaskan pihaknya menolak kenaikan BBM tersebut. Pasalnya, menurut dia kenaikan harga BBM akan disusul juga dengan kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya.

"Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi tentu sangat tidak peka dengan apa yang dirasakan masyarakat. BBM naik harga-harga juga pasti ikutan naik dan itu jelas menyengsarakan rakyat," ujar Ronny.

Lebih lanjut, Ronny menuturkan kenaikan harga BBM akan menambah beban baru bagi masyarakat. Apalagi sebelumnya masyarakat harus bertahan di tengah terpaan badai pandemi Covid-19.

"Masyarakat kita baru saja mau bangkit usai pandemi Covid-19 malah diberikan beban baru dengan menaikkan harga BBM. Katanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, siapa yang bisa pulih dan bangkit kalau begini?," kata Ronny.

<p>Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) DKI Jakarta (Istimewa)</p>

Ronny menjelaskan KNPI DKI Jakarta akan terus berada di barisan depan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, apabila ada kebijakan yang merugikan masyarakat pihaknya tak akan tinggal diam.

"Kami semaksimal mungkin konsisten untuk terus berada di barisan perjuangan rakyat, jika kebijakan yang dibuat pemerintah merugikan masyarakat maka KNPI DKI Jakarta akan ada di barisan untuk menolak kebijakan itu," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi, melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Negara Jakarta, Sabtu 3 September 2022.

Pengumuman kenaikan harga BBM ini dihadiri Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Hari ini tanggal 3 September 2022, pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," kata kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam siaran pers daringnya, Sabtu 3 September 2022.


Sudah Berupaya Sekuat Tenaga

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara mengenai kepastian kenaikan harga BBM Subsidi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara mengenai kepastian kenaikan harga BBM Subsidi. Ia menegaskan, soal ini masih dilakukan penghitungan. (Sumber: YouTube Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Sesungguhnya, kepala negara pemerintah ingin harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri tetap terjangkau oleh masyarakat.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia, saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)," kata Jokowi saat konferensi kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022.

Namun, masalahnya menurut Presiden Jokowi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502, triliun. Angka itu diprediksi akan meningkat terus.

Apalagi menurut pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah ini mengungkapka, BBM jenis Pertalite ini masih dinikmati oleh para pengguna mobil pribadi. Padahal itu hanya boleh digunakan oleh rakyat miskin.

"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," ucapnya.

Mestinya, kata Jokowi, uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Maka, saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tegasnya.

Infografis Tuntutan dan Alasan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Tuntutan dan Alasan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya